 |
Jasmono |
AMBON - BERITA MALUKU. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Jasmono, membantah adanya mutasi sejumlah pegawai honorer maupun Aparatur Sipil (ASN) dari pemerintah daerah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) ke Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
"Tidak ada, informasi itu tidak benar," ujar Jasmono kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Senin (12/8/2019).
Dikatakan, untuk mutasi harus ada prosedurnya, tidak hanya di MBD tapi 10 kabupaten/kota lainnya.
"Tidak ada, kan proses mutasi harus ada prosedurnya. Memang selama ini dinamika seperti itu, tidak hanya di MBD tapi di 11 kabupaten/kota," tuturnya.
Untuk itu, tegasnya tidak ada proses mutasi dari MBD ke Pemprov, apalagi dengan jumlah sebanyak itu, dan hal tersebut tidak benar.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh, ada kurang lebih 40 pegawai Honorer dan ASN yang ditarik ke pemerintah provinsi Maluku. Diantaranya ditempat diruangan Wakil Gubernur, Barnabas Orno.
Related Posts :
Prediksi Bola : Perseru Serui Vs PSCS Cilacap , Rabu 8 Februari 2017 Pkl 15.00 WIB @ IndosiarMenantang Sang Juara.. SBOBET INDONESIA ~ Perseru Serui akan menghadapi tantangan juara Indonesia Soccer Championship 2016, PSCS Cila… Read More...
Dari Balik Jeruji Besi, Anas Ingatkan SBY! Berapa Kali Demonstran Dikirim Ke Rumah Saya?Jakarta, Lensaberita.Net - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyindir cuitan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, terka… Read More...
Motor CBR Meledak, Bengkel Honda Ahass Ludes Terbakar GRESIK,(metropantura.com)-Bengkel Honda Ahass yang berada di Jalan Raya Bungah, Gresik ludes terbakar, Rabu (8/2) pagi. Kebakaran dipicu m… Read More...
Blusukan Dikalideres, Warga : Pak Ahok, Kami Kapan Digusur? Disini Sering Banjir!Jakarta, Lensaberita.Net - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan blusukan ke RW 002, Kelurahan … Read More...
PEMERINTAH DIMINTA TINDAK TEGAS KELOMPOK SEPARATIS PAPUA MERDEKA Suarasagunews.- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Yunus Wonda meminta Pemerintah Indonesia harus lebih tegas terhadap ke… Read More...