Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan, inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi suatu kebutuhan dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana amanat pasal 263 ayar 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Jelasnya, mengacu pada regulasi tersebut, dikeluarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016/2017 dan ditndaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1866/1867/SJ tanggal 17 april 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, yang menekankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang telah dilaksanakan mulai 1 januari 2018.
Pengembangan aplikasi SP2D online, menurutnya merupakan salah layanan transaksi non tunai yang diterapkan pada pemerintah daerah. SP2D akan terkoneksi langsung dengan aplikasi SIMDA yang dibangun oleh BPKP untuk pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SP2D online akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pencairan dana pada rekening Giro kas daerah dalam melakukan pencairan dana pada rekening Giro kas Daerah kepada rekanan atau mitra pemerintah daerah.
"SP2D online ini merupakan perwujudan azas transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah," ujarnya.
Oleh sebab itu, dirinya berpesan kepada organisasi perangkat daerah harus mampu merubah mindset. Bukan hanya bagaimana menghabiskan garan, tetapi juga harus mencari inovasi-inovasi baru untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, bersih dan demokratis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam berbagai lini pelayanan publik.
Orang nomor satu di Maluku ini berharap, bukan hanya sektor pengeluaran saja, tetapi sektor pendapatan daerah juga harus membangun aplikasi berbasis IT, termasuk informasi kepegawaian, info pasar dan lainnya.