BERITA MALUKU. Komisi C DPRD Maluku memperjuangkan penambahan armada laut untuk lebih membuka keterisolasian masyarakat yang tersebar di berbagai pulau di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
"Perjuangan menambah armada laut ini akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan saat DPRD melakukan agenda penyampaian aspirasi," kata Sekretaris Komisi C DPRD setempat, Roby Gazpersz di Ambon, Senin (6/2/2017).
Penambahan armada laut ini disebabkan minimnya kapal-kapal perintis atau pun milik PT. Pelni yang berlayar ke wilayah tersebut sehingga akses transportasi laut sangat minim.
Kemudian biaya perjalan yang harus dikelurkan masyarakat dari berbagai pulau di SBT menuju Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku atau sebalkinya sangatlah besar.
Menurut Roby, warga SBT melalui dua wakil rakyatnya di komisi C DPRD Maluku juga telah mengajukan permintaan transportasi darat guna melayani kebutuhan masyarakat setempat.
Komisi C telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh mitra terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dishub, Perindag, dan Bappeda dan meminta setiap instansi menyiapkan aspirasinya untuk disampaikan komisi kepada kementerian terkait.
Sebab proses pembahasan program di kementerian itu berlangsung bulan Mei maka paling lambat di minggu ketiga bulan Februari ini komisi C dengan mitra terkait akan berangkat menyampaikan aspirasi yang telah disiapkan.
"Kita tidak mau lagi mengusulkan yang sifatnya gelondongan melalui Bappeda secara langsung tetapi kita usulkan masing-masing SKPD menyiapkan proposal apa yang mereka mau minta, sehingga saat di kementerian langsung diserahkan dan lakukan presur agar terfokus," ujarnya.
Sehingga komisi akan melakukan penyampaian aspirasi setelah agenda pilkada serentak dan peringatan Hari Pers Nasional (HPN).
"Paling lambat kita berangkat selesai HPN dan pilkada serentak yang merupakan agenda nasional sehingga DPRD tidak bisa meninggalkan daerah," katanya.
Untuk Dinas PU dan Penataan Ruang akan disampaikan aspirasi menyangkut pembangunan Ply over di jalan Jenderal Sudirman sedangkan Dishub menyangkut usulan penambahan armada laut ke Kabupaten sBT juga ada permintaan transportasi darat di sana untuk trans Seram Timur.
"Penambahan armada kapal di atas 2.500 GT sudah diusulkan pada penyampaian aspirasi tahun lalu dan itu sudah oke, cuma kapalnya sementara dibangun," jelas Roby.
Kecuali yang sudah masuk itu pemberian kapal motor (KM) Sabuk Nusantara dari PT Pelni kepada PT. Pelni cabang Ambon tetapi ukurannya hanya sekitar 1.500 GT, tetapi yang diminta 2.500 GT ke atas karena luasnya lautan di Maluku dengan kondisi alam yang terkadang ekstrem.
"Perjuangan menambah armada laut ini akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan saat DPRD melakukan agenda penyampaian aspirasi," kata Sekretaris Komisi C DPRD setempat, Roby Gazpersz di Ambon, Senin (6/2/2017).
Penambahan armada laut ini disebabkan minimnya kapal-kapal perintis atau pun milik PT. Pelni yang berlayar ke wilayah tersebut sehingga akses transportasi laut sangat minim.
Kemudian biaya perjalan yang harus dikelurkan masyarakat dari berbagai pulau di SBT menuju Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku atau sebalkinya sangatlah besar.
Menurut Roby, warga SBT melalui dua wakil rakyatnya di komisi C DPRD Maluku juga telah mengajukan permintaan transportasi darat guna melayani kebutuhan masyarakat setempat.
Komisi C telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh mitra terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dishub, Perindag, dan Bappeda dan meminta setiap instansi menyiapkan aspirasinya untuk disampaikan komisi kepada kementerian terkait.
Sebab proses pembahasan program di kementerian itu berlangsung bulan Mei maka paling lambat di minggu ketiga bulan Februari ini komisi C dengan mitra terkait akan berangkat menyampaikan aspirasi yang telah disiapkan.
"Kita tidak mau lagi mengusulkan yang sifatnya gelondongan melalui Bappeda secara langsung tetapi kita usulkan masing-masing SKPD menyiapkan proposal apa yang mereka mau minta, sehingga saat di kementerian langsung diserahkan dan lakukan presur agar terfokus," ujarnya.
Sehingga komisi akan melakukan penyampaian aspirasi setelah agenda pilkada serentak dan peringatan Hari Pers Nasional (HPN).
"Paling lambat kita berangkat selesai HPN dan pilkada serentak yang merupakan agenda nasional sehingga DPRD tidak bisa meninggalkan daerah," katanya.
Untuk Dinas PU dan Penataan Ruang akan disampaikan aspirasi menyangkut pembangunan Ply over di jalan Jenderal Sudirman sedangkan Dishub menyangkut usulan penambahan armada laut ke Kabupaten sBT juga ada permintaan transportasi darat di sana untuk trans Seram Timur.
"Penambahan armada kapal di atas 2.500 GT sudah diusulkan pada penyampaian aspirasi tahun lalu dan itu sudah oke, cuma kapalnya sementara dibangun," jelas Roby.
Kecuali yang sudah masuk itu pemberian kapal motor (KM) Sabuk Nusantara dari PT Pelni kepada PT. Pelni cabang Ambon tetapi ukurannya hanya sekitar 1.500 GT, tetapi yang diminta 2.500 GT ke atas karena luasnya lautan di Maluku dengan kondisi alam yang terkadang ekstrem.