Ini bermula sejak rapat pleno DPP Partai Golkar pada Senin (21/11/2016) memutuskan untuk mengusulkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Novanto sendiri saat ini menjabat sebagai Ketum Golkar.
"Tentang Novanto sudah keputusan DPP. Langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi politik pada pihak yang memiliki kompetensi memutuskan itu," kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid kepada infobreakingnews.com, Selasa (29/11) di Jakarta.
DPP Golkar berdalih bahwa keputusan ini diambil lantaran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menyatakan Novanto tak bersalah di kasus 'papa minta saham'. Maka itu pengembalian jabatan Ketua DPR ke Novanto sekaligus untuk merehabilitasi nama Novanto, menurut Golkar.
Tentu saja usulan ini menuai reaksi berbagai pihak baik dari kalangan anggota DPR sendiri hingga publik. Sementara itu Presiden Jokowi menyerahkan keputusan ini ke DPR karena itu ranah legislatif.
Sebelumnya sempat Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung yang kemudian bersikap. Mereka merasa keberatan bilamana Novanto merangkap jabatan Ketua DPR dan Ketum Golkar, namun sikap kedua elit Golkar itu berubah sekaligus memberikan restu kepada Setnov kembali menjabat Ketua DPR dan berjanji sedang memikirkan jabatan perting bagi Akom pula. Dan apapun itu, publik hanya semakin rasakan betapa dasyatnya pengaruh Setnov yang bisa mampu bangkit secepatnya dari kejatuhannya yang sempat menjadi perhatian itu. *** Jerry Art.