Hal ini tentu berbeda dengan pernyataan tim satuan gugus pencegagan Covid-19 Maluku, yang mengungkapkan seluruh biaya karantina ditanggung Pemda termasuk makan, minum dan tim medis.
Kejadian ini terjadi sekira Rabu, (01/04), pagi, pelaku perjalanan mengungkapkan mereka dijanjikan akan diperhatikan kebutuhan makanan dan medis.
"Bukan cuma makanan, janjinya mana, mana kliniknya, tidak ada medis. Siapa yang bohong," teriak salah satu pelaku perjalanan.
Disamping itu mereka juga menginginkan agar mereka bisa dipulangkan karena menurut mereka, mereka tidak sakit.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang mengungkapkan persoalan tersebut telah selesai.
"Persoalan di LPMP telah selesai," ucapnya kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu malam (01/04/2020).
Ia mengutarakan, pelaku perjalanan di LPMP merupakan warga Maluku, namun tidak memiliki KTP.
"Mereka ini merupakan orang Seram, Haruku, memang sebagian ada yang sudah pulang," ucapnya.
Saat ini kata dia, masih tersisa sekitar 23 orang di LPMP Maluku
Disingung terkait keluhan Ketua Komisi C DPRD Maluku yang keberatan APBD digunakan untuk membiayai pelaku perjalanan yang bukan orang Maluku, ia mengatakan belum menerima informasi tersebut.
"Saya belum terima informasi itu, nanti saya cek," pungkasnya.