Ironi, Moto GP Segera Digelar, 12 Desa Lingkar Sirkuit Blank Spot.Komisi I DPR RI Akan Panggil Kominfo

Lombok Tengah, SN - Komisi I DPR RI kaget mendengar laporan Wakil Bupati Lombok Tengah terkait masih ada 12 Desa yang berada di lingkar Sirkuit Moto GP terjadi blank spot terhadap layanan internet, padahal sedikitnya ada 200 ribu wisatawan akan berkunjung ke Lombok Tengah untuk kegiatan event dunia Moto GP di 2021 nanti. "Bagaimana mungkin dengan 1 BTS akan mampu melayani 200 ribu wisatawan nanti, bisa bisa memalukan nanti ke wisatawan gara gara sinyal lelet" kata Helmi Faisal anggota komisi I DPR RI saat melakukan kunker di desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kamis 23/1, 2020.

Menurutnya seluruh desa penyangga ITDC ataupun penyangga sirkuit harus terbebas dari blank spot sebab wisatawan yang datang memerlukan pelayanan jasa internet ataupun telekomunikasi yang baik. Oleh karena itu pihaknya akan memanggil Kementerian Kominfo beserta dengan operator seluler untuk membahas soal itu. "Saya minta persetujuan teman teman untuk kita panggil Kominfo dan penyedia jasa telekomunikasi untuk kita bahas, ini harus segera dan sifatnya mendesak" kata mantan Mentri PDT itu.

Helmi meminta ke BAKTI agar segera dibangun BTS sebelum perhelatan Moto GPdi mulai sebab jangan sampau memalukan ke wisatawan. 
"Kenyamanan dan Keamanan harus siap, sarana harus lengkap, desa desa yang masih Blank spot segera di buatkan" pintanya. 

Sekjen PBNU itu menegaskan, tugas DPR ada 3 Legislasi yakni membentuk UU, perda dan produk lainnya, kemudian Pengawasan dimana jika pemerintah salah Dewan akan jewer dan fungsi Budgeting atau penganggaran.
Kaitan dengan pengawasan maka bagimana fungsi pelayanan untuk 4.0 kepada publik bisa berjalan dengan baik. Sekarang berdasarkan survei pengguna internet, penduduk 134 juta menggunakan internet atau handphone atau 50% dari penduduk Indonesia. Untuk itu ada BTS dalam catatan kurang tepat lokasi karena berada di bawah Bukit. "Kedepan posisi atau letak harus diperhatikan" ungkapnya

Bambang Heri Purnama dari Fraksi Golkar menegaskan dengan limit waktu satu tahun ini apakah akan mampu mengcover semua desa yang blank spot sementara satu BTS saja memerlukan waktu 5 tahun. "Diusulkan dari 5 tahun lalu dan baru Satu BTS saja turun apalagi 12 desa" ungkapnya pesimis.

Dave Akbarsihah Fikarno yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar meminta kepada BAKTI untuk segera melakukan identifikasi wilayah wilayah mana saja yangsinyalnya lemah untuk ditangani

Direktur Sumberdaya dan Administrasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementrian Kominfo RI Dr.Fadilah Mathar mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menuhi harapan komisi I namun dia berharap dapat dibantu di bidang penganggaran. "Bapak bapak dewan yang terhormat, mohon bantu kami dipenganggaran, sehingga kami bisa membangun BTS di 12 desa yang dimaksudkan" ungkapnya. Lth01

Subscribe to receive free email updates: