AMBON - BERITA MALUKU. Ketua Komis C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), agar seluruh kapal perintis di Indonesia yang ingin melakukan docking harus bertempat di Kota Ambon, Maluku.
"Seluruh kapal perintis yang ada di Indonesia yang akan melakukan docking, saya minta agar sebaiknya dilakukan saja di Ambon," kata Yeremias, Sabtu (1/6/2019) kemarin.
Menurut Yeremias, saat ini Maluku memiliki dua tempat docking di Ambon, antara lain Dok Pacific milik swasta dan Dok Wayame milik Pemerintah Daerah.
"Ada dua dok di Amon, yakni dok Pacific dan dok Wayame, tapi kenapa tidak digunakan saja. Kenapa harus ke Bitung yang antriannya memakan waktu berbulan-bulan," kesal Yeremias.
Anos menegaskan, saat ini alat dok milik Pacific sudah lebih canggih dari dok yang ada di Bitung. Hal ini perlu disampaikannya, mengingat selama ini kapal rute Maluku yang melakukan docking selalu tidak ada kapal pengganti untuk menutup rutenya, dan mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk kembali beroperasi.
Akibat dari tidak ada kapal pengganti tersebut, kata Anos, menyebabkan para penumpang menjadi terlantar, karena tidak ada armada laut yang melayani mereka.
"Jadi, Kemenhub RI lewat Karo Perencanaan berjanji akan meninjau kembali kontraknya milik Pelni, terkait doking sehingga kalau memang bisa, maka Dok Pacific maupun Wayame akan dipakai," ujar Anos.
"Seluruh kapal perintis yang ada di Indonesia yang akan melakukan docking, saya minta agar sebaiknya dilakukan saja di Ambon," kata Yeremias, Sabtu (1/6/2019) kemarin.
Menurut Yeremias, saat ini Maluku memiliki dua tempat docking di Ambon, antara lain Dok Pacific milik swasta dan Dok Wayame milik Pemerintah Daerah.
"Ada dua dok di Amon, yakni dok Pacific dan dok Wayame, tapi kenapa tidak digunakan saja. Kenapa harus ke Bitung yang antriannya memakan waktu berbulan-bulan," kesal Yeremias.
Anos menegaskan, saat ini alat dok milik Pacific sudah lebih canggih dari dok yang ada di Bitung. Hal ini perlu disampaikannya, mengingat selama ini kapal rute Maluku yang melakukan docking selalu tidak ada kapal pengganti untuk menutup rutenya, dan mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk kembali beroperasi.
Akibat dari tidak ada kapal pengganti tersebut, kata Anos, menyebabkan para penumpang menjadi terlantar, karena tidak ada armada laut yang melayani mereka.
"Jadi, Kemenhub RI lewat Karo Perencanaan berjanji akan meninjau kembali kontraknya milik Pelni, terkait doking sehingga kalau memang bisa, maka Dok Pacific maupun Wayame akan dipakai," ujar Anos.