AMBON - BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Murad Ismail berharap, para administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) harus bisa menjadi agen-agen pembangunan, yang bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menciptakan hubungan koordinasi pembinaan, yang lebih efektif melalui layanan informasi SIPJAKI.
"Tugas-tugas pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan dapat dlakukan dengan lebih muda dan terkoordinasi lebih baik, antar instansi pembina dan masyarakat," ujar Gubernur dalam sambutannya, pada kegiatan bimbingan SIPJAKI, yang berlangsung di Everbrigte hotel, Kamis (2/5/2019).
Dikatakan, dalam sektor konstruksi, informasi menjadi salah satu faktor penting, yang dapat mendorong kinerja seluruh stakeholdernya, mulai dari penyedia jasa, pengguna jasa, perangkat pembina, dan masyarakat jasa konstruksi.
Menurutnya, ada tujuh layanan informasi, yang harus tersedia di SIPJAKI yang menjadi standar pelayanan minimal, sub bidang jasa konstruksi yaitu, data IUJK, badan usaha, tenaga kerja, standar biaya umum daerah, pembina hasa konstruksi, paket pekerjaan konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan, serta potensi pasar jasa konstrilso.
Selain tujuh informasi tersebut, SIPJAKI juga menyediakan layanan informasi tentang kelembangaan pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi jasa konstruksi, yang disinkronkan dengan sistem informasi konstruksi indonesia-lembaga.
SIPJAKI sendiri, menurutnya adalah informasi, yang dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi nasional, provinsi dan Kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, peningkatan transparansi, serta membantu memperkuat jaringan bisnis pelaku usaha, dalam rantai pasok konstruksi.
Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota berperan penting dalam menjalankan dan mengelola SIPJAKI. pemerintah daerah, menunjuk administrator SIPJAKI untuk mengelola melakukan inputing data di SIPJAKI. pemerintah pusat, melakukan pembekalan dan bimbingan teknis, kepada para administrator daerah, untuk bisa menjalankan dan mengelola SIPJAKI untuk menjaga kesinambungan alih pengetahuan, dan pengkinian pengetahuan SIPJAKi dari admknistrator daerah, skelaigus upaya perkuatan dan pembinaan daerah.
Dirinya berharap administrator SIPJAKI yang sudah ditunjuk melalui SK pimpinan daerahnya, masing-masing secara konsisten dan bertanggungjawab, bersama-sama mengelola dan menjalankan layanan informasi SIPJAKi ini.
"Tugas-tugas pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan dapat dlakukan dengan lebih muda dan terkoordinasi lebih baik, antar instansi pembina dan masyarakat," ujar Gubernur dalam sambutannya, pada kegiatan bimbingan SIPJAKI, yang berlangsung di Everbrigte hotel, Kamis (2/5/2019).
Dikatakan, dalam sektor konstruksi, informasi menjadi salah satu faktor penting, yang dapat mendorong kinerja seluruh stakeholdernya, mulai dari penyedia jasa, pengguna jasa, perangkat pembina, dan masyarakat jasa konstruksi.
Menurutnya, ada tujuh layanan informasi, yang harus tersedia di SIPJAKI yang menjadi standar pelayanan minimal, sub bidang jasa konstruksi yaitu, data IUJK, badan usaha, tenaga kerja, standar biaya umum daerah, pembina hasa konstruksi, paket pekerjaan konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan, serta potensi pasar jasa konstrilso.
Selain tujuh informasi tersebut, SIPJAKI juga menyediakan layanan informasi tentang kelembangaan pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi jasa konstruksi, yang disinkronkan dengan sistem informasi konstruksi indonesia-lembaga.
SIPJAKI sendiri, menurutnya adalah informasi, yang dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi nasional, provinsi dan Kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, peningkatan transparansi, serta membantu memperkuat jaringan bisnis pelaku usaha, dalam rantai pasok konstruksi.
Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota berperan penting dalam menjalankan dan mengelola SIPJAKI. pemerintah daerah, menunjuk administrator SIPJAKI untuk mengelola melakukan inputing data di SIPJAKI. pemerintah pusat, melakukan pembekalan dan bimbingan teknis, kepada para administrator daerah, untuk bisa menjalankan dan mengelola SIPJAKI untuk menjaga kesinambungan alih pengetahuan, dan pengkinian pengetahuan SIPJAKi dari admknistrator daerah, skelaigus upaya perkuatan dan pembinaan daerah.
Dirinya berharap administrator SIPJAKI yang sudah ditunjuk melalui SK pimpinan daerahnya, masing-masing secara konsisten dan bertanggungjawab, bersama-sama mengelola dan menjalankan layanan informasi SIPJAKi ini.