Rakor yang berlangsung di lantai enam kantor Gubernur, Rabu (12/12/2018), dihadiri Kementerian Pertanian, yang diwakili Kepala Bidang Akses Pangan, Perum Bulog, Badan Ketahanan Pangan Maluku dan stakeholder lainnya.
Gubernur Said Assagaff dalam sambutanya dibacakan Halim Daties, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Setda Maluku mengatakan, keberadaan pangan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari program pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling azasi pemenuhannya tidak dapat ditundah-tunda.
Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup setiap saat, serta mudah dijangkau oleh daya beli masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan ketahanan pangan secara nasional maupun daerah karena pangan mempunyai posisi strategis dalam memberi andil untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial budaya bangsa dan negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jelasnya lebih dari 70 persen pemgeluaran rumah tangga miskin di Indonesia dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan oleh masyarakat.
Disisi lain kata Assagaff, sampai bulan Oktober 2018 inflasi kita mencapai 2 persen di atas rata-rata nasional. Salah satu penyumbang terbesar inflasi adalah di sektor pangan.
Untuk itu, ada beberapa tujuan dari rakor ini, pasokan dan harga pangan pada HBKN tahun 2018 dan 2019, untuk memastikan ketersediaan pangan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru berada dalam kondisi yang aman.
Memberi informasi kepada masyarakat mengenai kondisi ketersediaan dan harga pangan pokok menjelang dan selama HBKN Natal dan Tahun Baru melalui sosialisasi dan kunjungan.
Merumuskan bahan kebijakan dalam rangka mengantisipasi permasalahan ketersediaan, distribusi dan harga pangan menjelang Natal dan tahun Baru.
Lebih lanjut dikatakan, Pada HBKN permintaan bahan pangan pokok masyarakat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediannya. Selain itu, pada HBKN, proses distribusi bahan pangan juga sering mengalami gangguan karena adanya hambatan transportasi, akibatnya harga pangan cenderung mengalami kenaikan bahkan bisa bergejolak.
Dikatakan, terjadinya kekurangan pasokan pangan dan gejolak harga pangan HBKN akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
"Untuk itu, pemerintah perlu mengupayakan langkah-langkah antisipasi secara dini dan terkoordinasi melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan," ucapnya.
Dirinya berharap, melalui rakor yang dilaksanakan dapat memonitoring untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang dapat mengakibatkan inflasi.