BERITA MALUKU. General Manajer PT Pelindo IV cabang Ambon, Farid Padang menyatakan ekspor langsung dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon ke pelabuhan tujuan terkendala jadwal kapal.
Deklarasi pelayanan ekspor langsung direncanakan akan dilakukan April 2017, bersamaan dengan peningkatan status pelabuhan menjadi pelabuhan konvesional.
"Tetapi hingga saat ini terkendala kapal ekspor yang disiapkan perusahan pelayaran Laut Mas mengalami masalah gangguan cuaca badai di laut China," katanya dikonfirmasi, Jumat (30/6/2017).
Menurut dia, jadwal kapal yang semula melewati Australia menuju Ambon mengalami perubahan. Diharapkan setelah libur lebaran proses ekspor bisa dimulai dari pelabuhan Ambon.
Seluruh persiapan terkait proses ekspor langsung seperti sertifikasi dari Sucofindo, operator kapal, bea cukai telah berjalan sesuai target.
Fasilitas penunjang seperti terminal tempat penimbunan peti kemas, kantor bea cukai serta pabean juga telah selesai, sementara Sucofindo menyiapkan pembukaan kantor baru.
"Pihak eksportir juga cenderung menanyakan kapan mulai ekspor sehingga dapat mengatur jumlah barang ekspor yang selama ini dikirim ke Surabaya dan dialihkan melalui pelabuhan Ambon. Intinya kita menunggu jadwal kapal sambil bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan dewan rempah," kata Farid.
Selain Sucofindo, pihak perbankan juga penting dalam proses ekspor langsung, terkait pembinaan terhadap UKM di Maluku melalui program "bapak angkat" atau memberikan konsolidasi menumbuhkan jumlah eksportir.
"Tidak mudah mendatangkan operator kapal ke daerah untuk angkut ekspor komoditi, tetapi kita bersyukur kapal ini mempunyai rute melewati Australia itu artinya rute tersebut sama dengan yang kita inginkan," katanya.
Farid menjelaskan, pertemuan yang dilakukan Pelindo dengan Pemprov Maluku membahas penyiapan imbauan atau regulasi kepada pengusaha ekspor di Maluku untuk mendukung ekspor langsung sehingga ada kontribusi langsung kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pihak pihak pemda juga meminta jadwal kapal sehingga dapat mengumpulkan seluruh stakeholder eksportir untuk tidak mengeluarkan barang ekspor Maluku tanpa melalui pelabuhan Ambon, dengan posisi dalam status bukan ekspor tetapi barang logistik.
"Pemprov Maluku akan meminta seluruh eksportir tidak lagi melakukan ekpsor melalui Surabaya atau Jakarta, tetapi harus diubah dengan status ekspor dari bea cukai Ambon," tandasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga menyiapkan pilihan jika sampai waktu yang ditetapkan jadwal kapal mengalami kemunduran maka akan dibuat ststus bukan "direct call" tetapi "direct export".
"Status direct call laut itu langsung dari Ambon ke negara tujuan, sedangkan direct export statusnya dikeluarkan bea cukai Ambon tetapi kapal akan mampir di Makassar, yakni diangkut feeder di Makassar dan menggunakan kapal direct call dari Makassar tanpa melalui Surabaya, " katanya.
Deklarasi pelayanan ekspor langsung direncanakan akan dilakukan April 2017, bersamaan dengan peningkatan status pelabuhan menjadi pelabuhan konvesional.
"Tetapi hingga saat ini terkendala kapal ekspor yang disiapkan perusahan pelayaran Laut Mas mengalami masalah gangguan cuaca badai di laut China," katanya dikonfirmasi, Jumat (30/6/2017).
Menurut dia, jadwal kapal yang semula melewati Australia menuju Ambon mengalami perubahan. Diharapkan setelah libur lebaran proses ekspor bisa dimulai dari pelabuhan Ambon.
Seluruh persiapan terkait proses ekspor langsung seperti sertifikasi dari Sucofindo, operator kapal, bea cukai telah berjalan sesuai target.
Fasilitas penunjang seperti terminal tempat penimbunan peti kemas, kantor bea cukai serta pabean juga telah selesai, sementara Sucofindo menyiapkan pembukaan kantor baru.
"Pihak eksportir juga cenderung menanyakan kapan mulai ekspor sehingga dapat mengatur jumlah barang ekspor yang selama ini dikirim ke Surabaya dan dialihkan melalui pelabuhan Ambon. Intinya kita menunggu jadwal kapal sambil bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan dewan rempah," kata Farid.
Selain Sucofindo, pihak perbankan juga penting dalam proses ekspor langsung, terkait pembinaan terhadap UKM di Maluku melalui program "bapak angkat" atau memberikan konsolidasi menumbuhkan jumlah eksportir.
"Tidak mudah mendatangkan operator kapal ke daerah untuk angkut ekspor komoditi, tetapi kita bersyukur kapal ini mempunyai rute melewati Australia itu artinya rute tersebut sama dengan yang kita inginkan," katanya.
Farid menjelaskan, pertemuan yang dilakukan Pelindo dengan Pemprov Maluku membahas penyiapan imbauan atau regulasi kepada pengusaha ekspor di Maluku untuk mendukung ekspor langsung sehingga ada kontribusi langsung kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pihak pihak pemda juga meminta jadwal kapal sehingga dapat mengumpulkan seluruh stakeholder eksportir untuk tidak mengeluarkan barang ekspor Maluku tanpa melalui pelabuhan Ambon, dengan posisi dalam status bukan ekspor tetapi barang logistik.
"Pemprov Maluku akan meminta seluruh eksportir tidak lagi melakukan ekpsor melalui Surabaya atau Jakarta, tetapi harus diubah dengan status ekspor dari bea cukai Ambon," tandasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga menyiapkan pilihan jika sampai waktu yang ditetapkan jadwal kapal mengalami kemunduran maka akan dibuat ststus bukan "direct call" tetapi "direct export".
"Status direct call laut itu langsung dari Ambon ke negara tujuan, sedangkan direct export statusnya dikeluarkan bea cukai Ambon tetapi kapal akan mampir di Makassar, yakni diangkut feeder di Makassar dan menggunakan kapal direct call dari Makassar tanpa melalui Surabaya, " katanya.