BERITA MALUKU. Polda Maluku Utara (Malut) akan menyiagakan personilnya guna mengantisipasi masuknya Islamic State Iraq and Syria (ISIS) di wilayah tersebut dari Filipina.
"Menyikapi masalah di Marawi, Filipina, maka berkoordinasi dengan Forkompimda guna mengantisipas masuknya ISIS di Malut," kata Kabid Humas Polda setempat, AKBP Hendri Badar, di Ternate, Rabu (31/5/2017).
Pengamanan wilayah Malut akan diperketat dengan menginstruksikan kepada seluruh Kapolres untuk melakukan razia setiap kapal yang masuk di wilayah ini.
Langkah ini menyikapi informasi bahwa Tobelo, Halmahera Utara, sudah pernah ditargetkan untuk dijadikan tempat latihan kelompok teroris.
Oleh karena itu, TNI/Polri di wilayah Malut akan mengantisipasi kegiatan yang mendatangkan penceramah dari luar negeri.
Selain itu, pihak Imigrasi juga diminta untuk menutup celah-celah masuk pihak-pihak yang hendak ke Indonesia dari Marawi.
Alasannya, berdasarkan data intelijen diketahui ada potensi militan ISIS yang berada di Marawi akan menuju ke Tobelo, Malut dan Ambon, Maluku.
"Dengan adanya rapat yang melibatkan semua institusi di daerah, minimal disampaikan ke jajarannya untuk lebih antisipatif terhadap orang-orang asing yang masuk wilayah," ujar Hendri.
Pihak Polri juga mewaspadai ancaman kelompok radikal yang akan menyusup pada acara pawai-pawai takbiran dengan membawa panji-panji ISIS.
Sebab aksi teror diketahui pernah terjadi pada 2016. Daerah Maluku kerap dijadikan target karena ada sejarah konflik yang melibatkan senjata api.
Dari jajaran TNI AL pun turut bekerja sama dengan Kodam XVI/ Pattimura.
Selain fokus di Laut China Selatan, TNI - AL pun melakukan pengetatan operasi di wilayah Utara dengan pergerakan ke arah perairan laut Filipina.
Polda Malut juga telah berkoordinasi dengan Korem 152/ Babullah, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) setempat dan pihak terkait lainnya untuk memantau aktivitas keluar masuk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
"Kita juga perlu mewaspadai tenaga kerja asing yang masuk ke Malut. Khusus di Kota Ternate akan melibatkan pihak kesultanan untuk penanganan paham radikal," tandas Hendri.
"Menyikapi masalah di Marawi, Filipina, maka berkoordinasi dengan Forkompimda guna mengantisipas masuknya ISIS di Malut," kata Kabid Humas Polda setempat, AKBP Hendri Badar, di Ternate, Rabu (31/5/2017).
Pengamanan wilayah Malut akan diperketat dengan menginstruksikan kepada seluruh Kapolres untuk melakukan razia setiap kapal yang masuk di wilayah ini.
Langkah ini menyikapi informasi bahwa Tobelo, Halmahera Utara, sudah pernah ditargetkan untuk dijadikan tempat latihan kelompok teroris.
Oleh karena itu, TNI/Polri di wilayah Malut akan mengantisipasi kegiatan yang mendatangkan penceramah dari luar negeri.
Selain itu, pihak Imigrasi juga diminta untuk menutup celah-celah masuk pihak-pihak yang hendak ke Indonesia dari Marawi.
Alasannya, berdasarkan data intelijen diketahui ada potensi militan ISIS yang berada di Marawi akan menuju ke Tobelo, Malut dan Ambon, Maluku.
"Dengan adanya rapat yang melibatkan semua institusi di daerah, minimal disampaikan ke jajarannya untuk lebih antisipatif terhadap orang-orang asing yang masuk wilayah," ujar Hendri.
Pihak Polri juga mewaspadai ancaman kelompok radikal yang akan menyusup pada acara pawai-pawai takbiran dengan membawa panji-panji ISIS.
Sebab aksi teror diketahui pernah terjadi pada 2016. Daerah Maluku kerap dijadikan target karena ada sejarah konflik yang melibatkan senjata api.
Dari jajaran TNI AL pun turut bekerja sama dengan Kodam XVI/ Pattimura.
Selain fokus di Laut China Selatan, TNI - AL pun melakukan pengetatan operasi di wilayah Utara dengan pergerakan ke arah perairan laut Filipina.
Polda Malut juga telah berkoordinasi dengan Korem 152/ Babullah, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) setempat dan pihak terkait lainnya untuk memantau aktivitas keluar masuk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
"Kita juga perlu mewaspadai tenaga kerja asing yang masuk ke Malut. Khusus di Kota Ternate akan melibatkan pihak kesultanan untuk penanganan paham radikal," tandas Hendri.