Dukungan Pecah di Pilgub DKI Jakarta, PPP Romy dan Djan Faridz Bersatu Tolak Dukung Ahok-Djarot

Dukungan Pecah di Pilgub DKI Jakarta, PPP Romy dan Djan Faridz Bersatu Tolak Dukung Ahok-Djarot http://ift.tt/20kt43r - Berita Terbaru Terkini Hari Ini - Sejumlah pengurus DPP, DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-DKI Jakarta dari kubu M Romahurmuzy dan Djan Faridz bersatu menolak keputusan kedua ketua umum partai dalam pemberian dukungan cagub Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

http://ift.tt/20kt43r - Berita Terbaru Terkini Hari Ini - Sejumlah pengurus DPP, DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-DKI Jakarta dari kubu M Romahurmuzy dan Djan Faridz bersatu menolak keputusan kedua ketua umum partai dalam pemberian dukungan cagub Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Mereka sepakat memilih cagub muslim, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan para senior, pengurus DPP, DPW dan DPC PPP dari kubu Romy dan Djan Faridz di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (14/4/2017) siang.
Senior sekaligus anggota Majelis Tinggi PPP kubu Romy menyampaikan, penolakan pemberian dukungan kepada Ahok-Djarot yang telah diambil oleh ketua umum Romy dan Djan Faridz ini karena bertentangan dan menyalahi azas partai Islam dan enam prinsip partai.
"Dalam konteks pilkada ini, maka kebijakan partai adalah salah. Karena itu tidak benar, kami ingin meluruskan kepada pendukung PPP dan masyarakat luas. Karena partai ini azasnya Islam, maka siapapun yang dipilih harus muslim. Jadi, PPP seharusnya menetapkan dan memilih calon pemimpin sesuai dengan agamanya. Kalau ketuanya Islam, yah pilih pemimpin yang Islam," ujar Bachtiar Chamsyah.
Bachtiar menegaskan, kesepakatan forum ini bukan berarti pengurus PPP bersifat SARA dan tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara.
"Kami menegaskan, bahwa kami sangat cinta dengan Indonesia, kami sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan kami sepakat dengan keutuhan NKRI dalam konteks bernegara. Tapi, dalam konteks pilihan politik, kami tetap mengacu pada azas partai," ujar mantan Menteri Sosial era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden SBY tersebut.
Pengurus PPP kubu Romy dan Djan Faridz yang hadir dalam pertemuan dan kesepakatan ini di antaranya, Bachtiar Chamsyah, Yudo Paripurno, Zarkasih Nur, Aisyah Amini, Anwar Sanusi, Abraham Lunggana, Syukri Fadholi, Mardiono, Habil Marati, Ubaidilah Murod, dan Mudrick Sangidu.
Abraham Lunggana alias Haji Lulung yang baru dipecat dari posisi Ketua DPW PPP DKI Jakarta kubu Djan Faridz karena mendukung cagub Anies-Sandi menyatakan tak menyesali keputusannya.
Ia mengaku tidak menjalankan keputusan DPP pimpinan Djan Faridz untuk mendukung Ahok-Djarot karena keputusan itu bertentangan dengan azaz dan AD/ART partai.
"Karena kami tidak boleh mendukung calon yang tidak seiman dengan kami, karena itu adalah aturan yang telah ditentukan oleh AD/ART," kata Lulung.
"Kita harus memilih calon pemimpin yang seiman dengan kita," sambungnya.
Lulung menambahkan, dia menyesali ketidakhadiran Ketua DPW PPP DKI Jakarta kubu Romy, Abdul Aziz.
Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta kubu Romy, Mardiono menyatakan, partainya akan mendapat sanksi sosial dari konstituen jika tetap mendukung cagub-cawagub Ahok-Djarot.
"Kami atas nama pengurus, atas nama wakil ketua umum PPP kubu Romy memohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Mardiono.
"Kami berharap, setelah ini PPP tetap satu, PPP yang menjalankan azas-azas partai," ujar dia.
Djan Faridz Tetap Dukung Ahok
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz saat menghadiri kegiatan 'Jakarta Bershalawat' yang digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur menyebut bahwa partainya masih tetap mendukung pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok-Djarot.
Djan juga membeberkan kontrak politik yang sudah dilakukan dirinya dengan pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
"Hati saya luluh karena Ahok-Djarot mau menandatangani kontrak politik dengan PPP untuk umat Islam. Padahal PPP Djan Faridz tidak punya SK. Makanya kami siap kerja 24 jam untuk Ahok-Djarot dan untuk umat Islam di Jakarta," kata Djan.
Menurutnya, hanya pasangan nomor pemilihan dua yang mau menandatangani kontrak tersebut.
"Kontrak itu berpihak pada umat Islam. Nah ini yang saya mau jelaskan kepada rakyat, hati-hati jangan salah memilih pemimpin," kata Djan.
Menurutnya, jika ada pemimpin yang mau berpihak kepada umat Islam harus didukung. Djan menjelaskan, baru di masa kepemimpinan Ahok ada gaji untuk marbot, muazin, imam masjid dan ustaz-ustazah yang jumlahnya ratusan ribu.
"Bayangkan imam masjid memimpin kita menghadap Allah. Ustaz dan ustazah itu mengajarkan anak-anak khitan akhlak dan moral mengajarkan beragama, itulah basic pendidikan bagi bangsa Indonesia," katanya. (coz)

Subscribe to receive free email updates: