"Memang, ada 4.511 nelayan yang belum mendapatkan KAN, karena dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat yang tidak melengkapi data nelayan, sehingga para nelayan yang berada di empat kabupaten/kota tersebut tidak mendapatkan KAN," kata Kepala Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) Cabang Ternate, Muhamad Nurhusen di Ternate, Rabu (1/3/2017).
Dia mengatakan, untuk 2016 lalu, seharusnya jumlah target nelayan yang ada di Malut sebanyak 11.773, namun yang yang terealisasi hanya 4.511.
Realisasi yang sangat jauh dari target ini diakibatkan, DKP di kabupaten/kota setempat tidak melakukan pengiriman data dari nelayan, sehingga para nelayan yang berada di empat Kabupaten/Kota tersebut tidak mendapatkan kartu nelayan.
Dia menambahkan, untuk akumulasi keseluruhan data yang dikirimkan oleh DKP di enam kabupaten/kota sebanyak 5.147 nelayan dan yang terelasisasi hanya 4.511.
Sebab, saat dilakukan proses seleksi lagi, siapa-siapa saja yang lolos persyaratan, barulah akan mendapatkan KAN dan untuk persyaratannya nelayan harus dibawah 17 sampai 65 tahun, tidak mendapatkan asurasi dari pemerintah atau badan swasta yang lain, memiliki tabungan yang masih aktif dan tidak menggunakan kapal diatas 10 GT.
Sementara itu, untuk setiap Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengiriman data antara lain, Kota Ternate sebanyak 2.861 dari target yang ditetapkan sebanyak 2.554 dan terelisasi 2.379, Tidore Kepulauan mengirimkan 86 data nelayan dari target sebesar 1.198 dan terealisasi sebanyak 85, Halmahera Barat pengiriman sebanyak 240 dari target 842 dan terealisasi 240.
Selain itu, Halmahera Tengah pengiriman 596 dari target 990 dan terealisasi 583, Halmahera selatan pengiriman 439 dari target 2.088 dan terealisasi 299, Pulau Morotai mengirimkan 925 dari target sebanyak 1.798 dan terealisasi 925, Kepulauan Sula pengiriman 0 dari target 683 dan terealisasi 0, Kepulauan Taliabu pengiriman 0 dari terget 380 dan terealisasi 0.
Muhamad mengaku, untuk penyalurannya ke semua nelayan, diserahkan kepada DKP kabupaten/kota masing-masing daerah. Jadi kartu tersebut diserahkan kepada DKP setiap daerah, barulah mereka yang akan menyalurkan kepada setiap nelayan.
Sebab, Jasindo hanyalah perantara antara pemerintah dan nelayan, jadi semua diserahkan kepada yang mewakili pemerintah, dalam hal ini DKP setiap Kabupaten Kota.
Menurut dia, kartu itu akan berlaku ketika terjadi kecelakaan atau meninggal dunia pada nelayan yang terdaftar atau memeiliki KAN, sehingga untuk biaya pengobatan akan digantikan oleh Jasindo, namun hanya dalam batas tertentu.