Berita Metropolitan – Panglima TNI Gatot Nurmantyo berharap kedepan setiap anggota TNI punya hak politik. Pasalnya, sejak reformasi dwi fungsi militer tidak berlaku di Indonesia.
"Mungkin suatu saat hak politik TNI sama dengan masyarakat lain, seperti negara lain," kata Gatot dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (3/10/2016) semalam.
"Tapi ini tidak mungkin dalam satu-dua tahun ini. Saya sebagai panglima TNI masih lihat perlu pematangan lebih lanjut," ujarnya.
Menurut Gatot, seperti dilansir Tribun, dibutuhkan proses agar anggota TNI memiliki hak politik, mengingat proses demokrasi di Indonesia baru tercipta setelah keruntuhan Orde Baru.
Gatot memperkirakan kesamaan hak politik akan terjadi dalam 10 tahun ke depan.
"Mungkin setelah 10 tahun. Langkah-langkah menuju ke sana, tentunya ke dalam (internal TNI) masih banyak proses budaya," ucap Gatot.
Gatot menjelaskan, proses budaya diperlukan agar prajurit merasakan iklim demokrasi. Sebelumnya, selama 32 tahun militer menjadi sosok yang luar biasa besar dengan dwi fungsinya.
"Bukan kami belum siap, tapi perlu proses waktu untuk meyakinkan. Jangan sampai publik kecewa. Begitu diberi kesempatan, ego masing-masing yang mengikuti proses politik bisa juga memanfaatkan TNI," ucap Gatot.
Gatot menyebutkan bahwa secara psikologis, prajurit TNI layaknya warga asing di Indonesia. TNI tidak memiliki hak politik untuk ikut memberikan suaranya dalam pemilu.
Sedangkan jika ingin mendaftar menjadi peserta pemilu, TNI harus melepas jabatan militernya dan tidak boleh kembali.
Walau begitu, Gatot memahami kondisi itu merupakan tahapan dari proses demokrasi yang terjadi di Indonesia.
"Ini proses tahapan demokrasi. Kemudian TNI memiliki organisasi, senjata, nanti dikhawatirkan bila belum benar-benar matang ikut demokrasi akhirnya bisa mengerahkan semuanya," ujar Gatot.
