Berita Metropolitan – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa dirinya lebih mementingkan kesejahteraan warga Papua daripada membuang energi percuma untuk memikirkan kelompok pro Papua Merdeka Unites Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Karena kelompok tersebut adalah gerakan untuk diplomasi dalam dunia internasional, Lukas menyatakan bahwa ULMWP tidak ada urusan dengan pemerintahan di Papua.
"Itu (ULMWP) bukan urusan kita (Pemda). Itu soal urusannya diplomasi internasional dan ini kan perkaranya ke luar negeri. Jadi kita tidak punya kapasitas, kewenangan untuk mengurus itu," tutur Lukas dikutip Berita Metropolitan dari laman Detik.
Gubernur Papua Lukas Enembe
Saat ini kesejahteraan masyarakat Papua yang menjadi fokus pemerintah daerah Papua.
"Kami punya kapasitas mengurus bagaimana menyejahterakan rakyat Papua. Karena ULMWP kan urusannya sudah kewenangan diplomasi internasional," ucapnya.
Lukas juga mengatakan Pemerintah Papua tidak ada urusan dengan para warga yang tergabung dengan kelompok ULMWP tersebut.
"Itu kan orang-orang yang berjuang di luar itu tidak ada urusan dengan kita," tandas Lukas.
Apakah NKRI harga mati?
"Bukan harga mati, tapi kita sudah katakan Papua itu sudah menjadi bagian dari negara ini (Indonesia). Jadi kita berharap, rakyatnya harus kita (perhatikan) bagaimana menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia. Kita mau itu, harus diperlakukan adil bagi mereka (rakyat Papua). Seperti kemarin, dengan (BBM) satu harga maka orang Papua merasa kami warga Indonesia," kata Lukas.
Dengan tegas Lukas mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah merdeka, dan Papua adalah Indonesia, maka dari itu tidak ada masyarakat Papua yang ingin merdeka dari Indonesia.
"Sudah pastilah (rakyat Papua tidak ingin merdeka). Kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada yang minta Papua merdeka," imbuhnya.
Penulis: Nandha Saputra