 |
| Anggota DPRP, Komisi I, Laurenzus Kadepa. (Foto: Dok KM) |
Jayapura, (KM) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komisi I, Laurenzus Kadepa mengatakan jika Papua ingin ada kemajuan seperti yang diharapkan pemerintah Pusat (Pempus) syaratnya adalah berikan kewenangan seluas-luas kepada pak Gubernur Provinsi Papua untuk membangun Papua dengan konsepnya sendiri dan tidak harus dikritik berlebihan yang bukan positif dan membangun.
"Saya berharap, semua pihak perlu memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Lukas Enembe untuk membangun Papua dengan konsepnya sendiri,"kata kadepa, Kepada kabarmapegaa.com, Kamis, (20/10/16).
Kadepa mengaku bahwa Pak Gubernur Papua, Lukas Enembe memiliki nyali yang sangat besar untuk memajukan Provinsi ini. Namun, menurutnya, terlihat kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah Pusat, oleh para SKPD, oleh para Bupati bahkan dari politisi.
"contohnya saja, tidak sedikit media hadir hanya untuk menjatuhkan dan mengkritisi dan program-programnya terus dipolitisir,"bebernya.
Padahal, kata dia, ide gagasan dan terobosan pak Gubernur Papua selama ini sangat luar biasa dan dapat menguntungkan pemerintah jika pemerintah dan semua pihak mendukungnya.
Sementara itu, Salah satu mahasiswa Papua, AY (inisial) yang kuliah di Yogyakarta, mengatakan, "Saya membanggakan konsep yang dibuat Enembe dalam membangun tanah Papua. Akan tetapi dirinya juga menilai, Enembe masih ragu dalam menyuarakan nasib rakyat yang ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),"Ungkapnya.
"Memang Enembe punya konsep untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibanggakan. Sementara, masih ada keraguan dalm hal menyuarakan tentang Papua lepas dari NKRI. Karena, kata dia, Enembe bicara tanpa konsep kemerdekaan yang jelas," Bebernya.
Selain itu, salah satu mahasiswa dari Bogor, YG (Inisial) juga mendukung atas visi dan misi Enembe 'Papua Mandiri'.
"Kepemimpinan Lukas Enembe saya sangat mendukung penuh sesuai dengan visi dan misinya, yakni Papua, bangkit mandiri dan sejahtera," katanya
YG menilai, realita, dana Otsus delapan puluh persen ke Kabupaten dan dua puluh Persen di Provinsi ini adalah nilai positifnya.
"Sementara di sisi Negatifnya, gubernur Papua masih memegang prinsip Nepotisme. Karena dilihat, Pulau Papua adalah miliki publik. Enembe adalah orang Publik di tanah Papua yang mendiami dalam tujuh wilayah adat," katanya saat diwawancara media ini.
Pewarta : Alexander Gobai