 |
| Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Komisi C, Aser Gobai (Foto: Dok Prib) |
Jayapura, (KM) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi C, Aser Gobai mengatakan, kalau Negara mengganggap Papua adalah bagian dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), perluhnya memberikan kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk membangun Papua.
"Berikan tanggungjawab sepenuhnya kepada OAP agar membangun tanah Papua dengan penuh terhormat, jangan kasih tanggungjawab dengan setengah-setengah. Itu sama saja masih ada rasa kebencian antara OAP dan Pemerintah Pusat,"kata Gobai Kepada kabarmapegaa.com, Jumat, (21/10/16) dari Hospot coffe Restourant, Kali Acai, Abepura.
Menurutnya, OAP selalu disisikan karena kesempatan untuk OAP itu selalu dimonopolikan, hal ini misalnya dilihat dari sisi ekonomi. Hal ini, kata dia, anggap saja Negara tak mengakui kalau OAP belum mampu. Satu hal kecil yang sekarang terjadi di tanah Papua.
"Sama hal dengan dana yang diberikan dari pusat ke rakyat Papua, sama sekali belum tersentuh sepenuhnya. Sepertinya kebutuhan untuk membuka usaha-usaha kecil apalagi ruko-ruko besar. Hal ini,m kata dia, satu contoh pembuktiaan Negara sudah gagal terhadap rakyat kecil di Papua,"bebernya.
Menurutnya, kalau memang Negara masih menggunakan cara itu terhadap OAP, Yang bisa dilakukan OAP ialah Papua harus lepas dan dapat mengatur di atas tanahnya senditi.
"Karena selama ini dan waktu yang akan datang Orang Papua hanya akan menjadi penonton setia, kalau Negara masih mengganggap Papua adalah bagian dari NKRI,"tuturnya.
Selain itu, kata dia, Otsus yang diberikan pada orang Papua, bukan menjadi solusi untuk membawa perubahan bagi rakyat Papua.
"Contohnya, kebutuhan rakyat belum dapat terpenuhi secara mutlak. Lebih baik dikembalikan, karena dianggap Otsus sudah gagal di Papua,"tutupnya.
Pewarta : Alexander Gobai