Hal ini memicu tanda tanya besar. Banyak elemen masyarakat yang menilai, jika pemberlakuan PSSB tidak efektif, lantaran aparat pemerintah tidak tegas untuk menindak pelanggar Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2020 di lapangan, ataukah masyarakat yang masih membandel.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, angka kasus terkonfirmasi meningkat sudah diduga sebelumnya.
"Kan saat pasien 01 itu ada sekitar 400-an orang, yang berdasarkan hasil tracking kemungkinan positif atau reaktif pada saat itu. Jikalau semakin banyak orang yang positif, maka konsukwensinya, akan semakin banyak orang yang terkena penyebarannya," kata Wattimury kepada wartawan, di Ambon, Rabu (1/7).
Dikatakan, semakin tinggi naiknya angka kasus terkonfirmasi Covid-19, maka hal itu tidak bisa dilepaspisahkan dari kesadaran masyarakat, untuk menjaga diri melaksanakan anjuran pemerintah.
Dan itu merupakan kelemahannya. Menurutnya, kesadaran masyarakat yang sangat kurang, yang berimbas pada tingginya angka kasus terkonfirmasi.
"Jangan kita lihat angkanya naik saja, tetapi dibalik angka yang naik ini ada apa sebetulnya? Itu yang harus kita cari. Kalau dibilang angka naik, siapa yang mau naikkan angka itu? Jadi, ini soal kesadaran masyarakat yang kurang, seperti menggunakan masker. Itu bagi saya yang lemah. Akibatnya terjadi peningkatan dalam penyebaran Covid-19," tandas dia.
Untuk itu, Wattimury meminta masyarakat untuk meningkatkan lagi kesadarannya, agar bisa membantu pemerintah, untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di Maluku.