 |
Jakarta, Info Breaking News - Advokat senior Prof. Otto Cornelis Kaligis atau yang akrab dikenal sebagai OC Kaligis kembali mempertanyakan keterkaitan presenter papan atas Najwa Shihab dengan PT Sekolah Integrasi Digital (SID) yang diduga meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah lantaran namanya terpampang menjadi vendor mega proyek Kartu Prakerja di bawah pemerintahan Jokowi.
Dalam suratnya OC Kaligis menyoroti perbedaan perilaku Najwa yang tak bergeming, tak bersuara menghadapi tudingan terkait isu PT SID. Padahal biasanya, menurut OC Kaligis, Najwa adalah sosok yang lantang menyuarakan opininya. Lantas, mengapa kini ia memilih bungkam suara?
Berbagai pertanyaan pun muncul dalam benak OC Kaligis, apakah PT Sekolah Integrasi Digital yang disebut-sebut ada kaitannya dengan Najwa tersebut cukup terpercaya? Cukup berpengalaman kah perusahaan yang usianya masih seumur jagung tersebut untuk membawahi proyek Kartu Prakerja? Atau semua ini mungkin terjadi hanya karena ada nama Shihab tercantum disana?
Berikut surat OC Kaligis seperti diterima redaksi, Jumat (22/5/2020):
Sukamiskin, Jumat 22 Mei 2020.
Hal. Lagi lagi mengenai Najwa Shihab.
Kepada Yang saya hormati para anggota DPR yang mengomentari hubungan Najwa Shihab dengan PT. Sekolah Integrasi Digital.
Dengan segala hormat,
- Seandainya penunjukan langsung tanpa proses lelang, penunjukan sebagai vendor Kartu Prakerja adalah PT-nya Setya Novanto, pasti kata-kata provokasi yang biadab keluar dari mulut atau ulasan Najwa Shihab.
- Karena yang ditunjuk juga berasal dari kakak kandungnya, maka kritik tajam dari Najwa, bebas hoax.. Itupun seandainya benar, PT. SID tidak ada hubungan KKN dengan Pemerintah yang mengeluarkan dana 10 triliun rupiah untuk kartu Prakerja sesuai dengan Perpres nomor 36/2020.
- Juga menjadi pertanyaan. Mengapa ketika Yasonna mengeluarkan ide wacana pembebasan napi koruptor, reaksi Najwa spontan memprovokasi masyarakat agar menentang wacana tersebut, sedangkan untuk kasus PT. SID Najwa tutup mulut?
- Sebaliknya ketika kelompok KPK pimpinan Saut Situmorong dibongkar kejahatan korupsi dan pelanggaran/kejahatan jabatan oleh Pansus DPR, temuan fakta tersebut lolos dari provokasi Najwa Shihab.
- Lahirnya Perpres nomor 36/2020 berjalan mulus, tanpa reaksi LSM, ICW dan kelompok pengkritik pemerintah. Beda ketika Undang-Undang KPK yang baru bersamaan dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK disahkan Presiden atau usulan DPR terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil karya Prof. Muladi eks Menteri Kehakiman bersama timnya, yang telah melalui pengkajian ilmiah selama bertahun tahun. Atau Undang-Undang Pemasyarakatan baru yang ditangguhkan oleh Bapak Presiden Jokowi, entah untuk waktu penangguhan berapa lama.
- Yang meradang dengan Undang-Undang KPK yang baru, siapa lagi kalau bukan Novel Baswedan yang tadinya sangat berkuasa. Novel Baswedan melalui kekuasaannya berhasil membuat penyidik sipil bukan dari Polisi sesuai dengan amanat Undang-Undang KPK.
- Kelompok penyidik sipil buatan Novel Baswedan di bawah nama kelompok wadah pegawai yang juga disebut Kelompok Penyidik Taliban KPK, merajalela secara tebang pilih merekayasa menjadikan para tersangka yang adalah target KPK. Seperti misalnya, Jendral Polisi Budi Gunawan di era kepemimpinan Komisioner Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebaliknya, mereka berdua terbukti pelaku tindak pidana. Untungnya mereka diselamatkan oleh Jaksa Agung Prasetyo, sehingga mereka bebas dari penjara.
- Saya coba mencari profil PT. Sekolah Integrasi Digital di medsos/Google. Saya ingin mengetahui siapa siapa pemegang saham, berapa modal yang ditempatkan dan disetor, apakah anggaran dasar perseroan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara, apa maksud dan tujuan perseroan. Sayangnya profil tersebut tidak saya ketemukan. Bisa saja modal yang ditempatkan hanya 100 juta rupiah. Diluar dugaan PT Sekolah Integrasi Digital mendapatkan penunjukan langsung kerjaan bernilai hampir 1 triliun rupiah.
- Keuntungan raksasa apapun yang diperoleh perusahaan keluarga, PT. Sekolah Integrasi Digital, pasti bebas berita, karena jagonya si provokator dan si perekayasa berita yaitu Naywa Shihab, punya hubungan keluarga dengan PT. SID tersebut.
- Beda berita kalau seorang Setya Novanto kamarnya dicap mewah oleh Najwa. Fakta itu digeneralisir seolah kami semua mendapatkan fasilitas serupa. Berita gorengan Najwa Shihab mengenai Sukamiskin akhirnya menyebabkan masyarakat ikut-ikutan memberi label Koruptor Kakap kepada kami, kami yang tidak mendapatkan proyek triliunan dari pemerintah, sebagaimana yang diperoleh PT. Sekolah Integrasi Digital. Saya yang sehari-hari bersama Setya Novanto tidak pernah mendengar Setya Novanto mengeluarkan kata-kata biadab terhadap diri Najwa Shihab. Lalu mengapa Najwa dendam serta benci sangat terhadap Setya Novanto dan terhadap kami para warga binaan?
- Lalu apakah PT. Sekolah Integrasi Digital punya pengalaman sebagai vendor, kerjaan yang sekian lama dilakukan oleh dinas tenaga kerja? Saya sebagai orang awam tentu punya banyak pertanyaan mengenai hal tersebut? Lalu apakah akuntan terdaftar atau Badan Pemeriksa Keuangan dapat memonitor kinerja PT tersebut untuk uang ratusan milliar yang jatuh ketangan PT. Sekolah Integrasi Digital?
- Sedikit ulasan mengenai Undang-Undang nomor 40/2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas. PT. Sekolah Integrasi Digitial adalah PT biasa. Minimum modal yang ditempatkan 50 juta rupiah dan Persyaratan Modal disetor 25 persen. Maksimum 50 persen. Pengurus dan pemegang saham minimal terdiri dari 2 orang, satu Direktur dan satu Komisaris. Untuk Direktur biasanya harus dilampirkan kartu keluarga. Boleh jadi karena ada Nama Shihab yang adalah saudara kandung Najwa Shihab maka PT. SID tanpa proses lelang langsung ditunjuk sebagai vendor Kartu Prakerja, mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Progress Kartu Prakerja. Mungkin saja modal dasar PT. SID yang baru berdiri itu hanya 50 juta rupiah. Didirikan menjelang keluarnya Perpres nomor 36/2020.
- PT. SID didirikan melalui akte notaris. Usia PT belum genap setahun. Dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang PT tersebut sudah harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Pengesahannya diumumkan melalui Lembaran Berita Negara. Karena PT SID disahkan oleh dan di bawah wewenang Menteri Yasonna sebagai Menteri Hukum dan Ham, apalagi PT. SID tersebut milik keluarga Najwa Shihab, Najwa tidak berani memprovokasi masyarakat. Mengapa PT. SID yang usianya baru seumur jagung bisa meraih rejeki raksasa, sejumlah ratusan miliar rupiah yang berasal dari uang rakyat, melalui ABPN?
- Mengenai warga binaan Sukamiskin yang diprovokasi Najwa Shihab. Katanya kamar-kamarnya mewah, padahal konstruksi bangunan Sukamiskin yang menjadi pusat bulan-bulanan berita Najwa Shihab adalah bangunan asal pemerintahan kolonial Belanda, yang sekalipun mereka penjajah, mereka berhasil membangun kamar yang lebih manusiawi. Saya menempati kamar saya warisan warga binaan yang telah bebas, tanpa saya renovasi. Walaupun demikian sayapun tidak luput pemberitaan negatif dari Najwa Shihab. Semua itu bisa dilakukan Najwa Shihab karena kebebasan hukum yang dinikmatinya sebagai seorang journalist.
- Di era tahun tujuh puluhan saya pernah mendapat kuasa mengurus pembelian satu kapal di Singapura. Saya cuma pegang surat kepemilikan kapal. Untuk penyelidikan mengenai masalah keuangan perusahaan pemilik kapal, saya ke Singapura. Meminta keterangan ke kantor Central Registration of the Company (Pusat Pendaftaran Perusahaan). Dengan membayar hanya 5 dollar Singapura, saya memperoleh semua data lengkap perusahaan tersebut. Ternyata kapal tersebut merupakan jaminan Bank of Moscow dalam kedudukan perusahaan sebagai debitur. Semua copy data perusahaan secara lengkap saya peroleh. Jual beli langsung dilaksanakan antara penjual kapal, bank kreditur dan saya sebagai kuasa pembeli. Di Indonesia terkadang sebutan rahasia, digunakan tanpa Dasar Hukum. Sehingga demi transparansi, permintaan dokumen anggaran asar PT. SID kepada yang berwewenang ditolak atas dasar klarifikasi rahasia. Mengenai rahasia menurut KUHP sesuai Pasal 113(1) rahasia adalah hal-hal yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara bukan permintaan dokumen-dokumen Pengesahan Perseroan Terbatas.
- Dalam dunia bisnis keterbukaan sebagaimana saya sebutkan di atas, wajib hukumnya mendapatkan data-data perusahaan agar supaya pihak-pihak yang ingin kerja sama dengan perusahaan tersebut dapat mengetahui jelas dengan siapa mereka hendak berhubungan bisnis. Karena pemegang saham PT. SID adalah kakak (katanya) Najwa Shihab, maka lika-liku penunjukan langsung PT tersebut, sekalipun anggota DPR yang mempertanyakan seluk beluk penunjukan langsung itu kepada Najwa, pasti berita negatif kakak Najwa tidak seganas berita terhadap kami para warga binaan di Sukamiskin.
- Semoga melalui surat ini para anggota DPR yang saya hormati berhasil mendapatkan profil PT Sekolah Integrasi Digital milik keluarga Najwa Shihab. Atas perhatian para anggota Dewan yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih.
Hormat saya.
Prof. Otto Cornelis Kaligis. Lapas Sukamiskin. Bandung. ***Emil F. Simatupang