AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Daerah Maluku mengalokasikan Rp178 miliar dari APBD tahun 2020 untuk penanganan pencegahan Virus Corona (Covid-19).
"Kami telah melakukan refocusing, realokasi dan rasionalisasi APBD Promal 2020 sebesar 178 miliar untuk penanganan Covid-19," ujar Gubernur, Murad Ismail kepada awak media di kantor Gubernur, Jumat kemarin(17/04).
Jelasnya, dari dana Rp178 miliar nanti akan diperuntukan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp68 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp53 miliar dan jaringan pengaman sosial Rp57 miliar.
Pihaknya juga akan membiayai kegiatan pemberdayaan berupa padat karya, di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan infrastruktur lainnya dari hasil rasionalisasi APBD lainnnya.
"Semua OPD kita sarankan untuk melaksanakan program padat karya. Semua ini dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Maluku," ucapnya.
Diakuinya, sesuai laporan Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Meykal Pontoh dari hasil telekonfrens, bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Mendagri dan Kepala BNPB, akan direlokasi DAU bidang kesehatan untuk penyediaan fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi, fentilator dan peralatan lainnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang mengatakan anggaran yang telah disiapkan itu nantinya akan diserahkan DPRD untuk dibahas.
"Akan diupayakan secepatnya untuk diserahkan ke DPRD Provinsi Maluku. Karena batasnya tanggal 23 April 2020, jadi sebelum sudah kita masukkan ke DPRD," cetusnya.
"Kami telah melakukan refocusing, realokasi dan rasionalisasi APBD Promal 2020 sebesar 178 miliar untuk penanganan Covid-19," ujar Gubernur, Murad Ismail kepada awak media di kantor Gubernur, Jumat kemarin(17/04).
Jelasnya, dari dana Rp178 miliar nanti akan diperuntukan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp68 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp53 miliar dan jaringan pengaman sosial Rp57 miliar.
Pihaknya juga akan membiayai kegiatan pemberdayaan berupa padat karya, di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan infrastruktur lainnya dari hasil rasionalisasi APBD lainnnya.
"Semua OPD kita sarankan untuk melaksanakan program padat karya. Semua ini dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Maluku," ucapnya.
Diakuinya, sesuai laporan Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Meykal Pontoh dari hasil telekonfrens, bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Mendagri dan Kepala BNPB, akan direlokasi DAU bidang kesehatan untuk penyediaan fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi, fentilator dan peralatan lainnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang mengatakan anggaran yang telah disiapkan itu nantinya akan diserahkan DPRD untuk dibahas.
"Akan diupayakan secepatnya untuk diserahkan ke DPRD Provinsi Maluku. Karena batasnya tanggal 23 April 2020, jadi sebelum sudah kita masukkan ke DPRD," cetusnya.