 |
| Sekda Nias Barat Fakhili Gulo |Foto: Eksaudin Zebua |
Nias Barat,- Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Prof. Dr. Fakhili Gulo, memberikan penjelasan terkait kebijakan Pengurangan besaran Gaji GKD PTT dari 1 Juta menjadi Rp. 750.000.
Ditemui diruang kerjanya Senin, 16/03/2020, Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut terpaksa diambil oleh karena keterbatasan anggaran.
"Yang ini dulu, kebijakan diambil karena memang kita kekurangan dana, tidak tertampung dalam APBD ini, jadi satu cara dengan menurunkan Honornya," Katanya.
Ia juga mengatakan, pihaknya kesulitan melakukan pengurangan lebih dan merasa repot ketika melakukan seleksi kembali.
"Cara lain misalnya melakukan seleksi ulang lebih repot lagi mengurangi jumlahnya karena mereka anak-anak kita, saudara-saudara kita juga," Jelas Fakhili.
Selain pertimbangan tersebut, kebijakan kedepan juga dilihat Pemda Nias Barat mengenai siapa tau ada manfaatnya SK PTT yang selama ini sudah lama bekerja.
"Kemudian dengan begini turun gaji atau honor, tapi mereka tetap sebagai GKD, PTT mana tau kedepan SKnya itu bisa berguna untuk Pengangkatan-pengangkatan PPPK atau menjadi CPNS kedepan, jadi itu lebih penting daripada mereka diberhentikan, kalau diberhentikan gak ada guna SK itu nanti,"ujarnya.
Fakhili menyadari bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang sulit, dan secara pribadi merasa gaji GKD dan PTT yang 750.000 dimaksud tidak layak.
"Kalau tanya saya pribadi, kecil itu, sejuta itu kecil, tapi sekarang bagaimana kemampuan keuangan kita, ya, sangat terbatas," Jelasnya.
Meskipun demikian Pemda mempersilahkan kepada GKD PTT yang tidak siap dengan kebijakan itu, boleh berhenti, karena kebijakan itu pasti diterapkan, tetapi belum ada rencana peninjauan mengingat banyak yang komplain.
"Ya, orang belum lagi, belum terima lagi, kalau dipertimbangkan belum diberlakukan, belum jadi. Ia akan diberlakukan, uda pasti 750.000," Kata Fakhili.
Fakhili juga menjelaskan bahwa di Tahun 2020 ini, anggaran Pemda Nias Barat tidak seperti Tahun sebelumnya, karena banyak tersedot pada pelaksanaan Pilkada 2020. kurang lebih 30 M dana Pemda dihibahkan untuk KPU, BAWASLU dan Pihak Keamanan Pilkada.
"Sehingga bisa jadi kebijakan ini berubah kedepan, kecuali Tahun depan ada Pilkada lagi," tambahnya. (Eksaudin Zebua)