Rapat yang dipimpin Gubernur Maluku, Murad Ismail ini, berlangsung di lantai enam, kantor Gubernur, Selasa (03/12/2019), dibawah sorotan tema "Melalui rapat gabungan Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota kita wujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan".
Turut dihadiri, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, Pangdam XVI Pattimura, Mayor Jenderal TNI Dr. Marga Taufiq, Kajati Maluku, Riyono Haryanto, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, Bupati Seram Bagian Barat, Yasim Payapo, Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono, Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Taher Hanubun, Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, Wakil Walikota Ambon, Syarief Hadler.
Usai pertemuan, kepada awak media, Gubernur mengatakan, rapat yang dilaksanakan ini dalam rangka persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru.
"Jadi dalam rapat sudah disepakti masing-masing melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Untuk keamanan, saya serahkan kepada Kapolda dan Pangdam, dalam pemerintah, DPRD dan Bupati/Walikota bersinergi dengan Gubernur. Saya juga membangun sinergi dengan Kapolda dan Pangdam," ujarnya.
Untuk itu, dalam pelaksanaannya, kata Gubernur, masalah keamanan ini harus betul-betul dijaga dengan baik, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
"Bupati/Walikota juga harus bersinergi dengan TNI/Porli, dalam menjaga keamanan ini," pintanya.
Mantan Dankor Brimob Polri ini, juga meminta kepada Forkopimda agar upaya-upaya yang dilakukan kedepan, jangan langsung dilapor ke pemerintah pusat, sehingga tidak ada ketersingungan nantinya.
"Jadi Kapolres lapor ke Kapolda, Dandim lapor ke Pangdam, Bupati lapor ke Gubernur, jangan langsung lapor ke Jakarta, sehingga forum ini tidak tersingung, tapi mari sama-sama sinkronisasi biar baik," ucapnya.
Dilanjutkan, dalam rapat tersebut dirinya menekan terkait dana Desa.
"Yang tadi ditekankan Dana Desa, mencapai Rp4,1 Triliun lebih besar dari APBD Maluku. Ini yang harus dikawal bersama, Kapolres, Dandim, maupun Bupati, sehingga tidak ada terjadi pemotongan," ajaknya.
Dirinya mendorong kepada pemerintah desa, agar dalam penggunaan dana desa, lebih diarahkan pada infrastruktur desa, terutama posyandu, serta program pemberdayaan kepada masyarakat.
Terlepas dari hal tersebut, Mantan Kapolda Maluku ini juga menyingung terkait proses hukum yang sampai saat ini belum terselesaikan di Kejati dan Pengadilan.
"Ada hukum yang belum terselesaikan, kalaiu bisa jangan membuat masyarakat bertanya-tanya dengan kepastian hukum, untuk itu scepatnya harus diselesaikan," pungkasnya.