AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), melakukan rapat sistim perencanaan terpadu untuk perencanaan tahun 2020-2024.
"Rapat tadi untuk mengkoordinasikan sistim perencanaan terpadu antara seluruh OPD, sehingga muatan perencanaan di tahun 2020-2024 bisa terpadu, terintegrasi, holistik, tematik," ujar Plt Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy, kepada awak media di kantor Gubernur, Jumat (01/11/2019).
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Plt Bappeda, turut dihadiri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Ismail Usemahu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Elvis Pattiselano dan Kepala Dinas Kesehatan, Meykal Pontoh.
Rapat yang dilaksanakan, kata Djalaludin, merupakan awal desain untuk dibicarakan bersama teman-teman di kabupaten/kota, supaya peran dari masing-masing bisa secara maksimal.
Menurutnya, anggaran yang ada di pemprov Maluku sangat terbatas, sehingga harus memaksimalkan seluruh OPD dan kabupaten/kota, agar masing-masing tidak berjalan sendiri, tetapi terpadu.
"Katakanlah sektor hulu pertanian, maka sektor hilirnya diperlukan jalan, irigasi, pergudangan, sarana peruhubungan untuk di ekspor dan lain sebagainya," pungkasnya.
"Rapat tadi untuk mengkoordinasikan sistim perencanaan terpadu antara seluruh OPD, sehingga muatan perencanaan di tahun 2020-2024 bisa terpadu, terintegrasi, holistik, tematik," ujar Plt Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy, kepada awak media di kantor Gubernur, Jumat (01/11/2019).
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Plt Bappeda, turut dihadiri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Ismail Usemahu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Elvis Pattiselano dan Kepala Dinas Kesehatan, Meykal Pontoh.
Rapat yang dilaksanakan, kata Djalaludin, merupakan awal desain untuk dibicarakan bersama teman-teman di kabupaten/kota, supaya peran dari masing-masing bisa secara maksimal.
Menurutnya, anggaran yang ada di pemprov Maluku sangat terbatas, sehingga harus memaksimalkan seluruh OPD dan kabupaten/kota, agar masing-masing tidak berjalan sendiri, tetapi terpadu.
"Katakanlah sektor hulu pertanian, maka sektor hilirnya diperlukan jalan, irigasi, pergudangan, sarana peruhubungan untuk di ekspor dan lain sebagainya," pungkasnya.