"Jadi dari 400 formasi CPNS maupun P3K yang diusulkan, secara prinsip hasil verifikasi dari provinsi Maluku tidak ada masalah," ujar Jasmono kepada awak media disela-sela penyerahan hewan Qurban oleh Gubernur di Masjadi Raya Al-fatah, Ambon, akhir pekan kemarin.
Walaupun demikian, dirinya tetap masih menunggu informasi resmi dari kemenpan-RB terkait kouta CPNS dan P3K.
"Untuk kuota kita menunggu informasi resminya dari kemenpan, berdasakan hasil verifikasi dilakukan," ucapnya.
Terkait dengan ada permintaan dari Kemenpan-RB untuk menghentikan penerimaan Honorer, Kepala Biro Pemerintah aktif ini mengungkapkan, akan membicarakan hal ini secara teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan jumlah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Kita usulkan ke Kemenpan-RB seminggu lalu," ujar mantan Plt Kepala BKD Provinsi Maluku, Dony Saimima kepada awak media, diruang kerjanya, Senin (8/7).
Dikatakan, total yang diusulkan ke Kemenpan-RB sebanyak 400 formasi, terdiri dari 120 untuk CPNS dan 280 untuk P3K.
"Jadi apa yang diusulkan sesuai surat yang diterima dari Kemenpan-RB, yakni 30 persen untuk CPNS dan 70 persen untuk P3K," tuturnya.
Jelasnya, 120 CPNS yang diusulkan tersebar di 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik itu kepegawaian, pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah dan selain sebagainya. Sedangkan 280 P3K untuk guru, penyuluh pertanian, yang terbesar Guru, sebanyak 263 formasi.
"Yang penting kita sudah usulkan, tinggal bagaimana menpan menyetujuinya," ucapnya.
Dirinya berharap, semua formasi yang diusulkan bisa disetujui oleh Menpan-RB.