 |
Jakarta, Info Breaking News – Menindaklanjuti kasus pembobolan yang terjadi tahun 2016 silam, Direksi dan Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN) diminta untuk turut bertanggung jawab.
Sebelumnya pada bulan April 2018 lalu, Direktur Utama BTN Maryono menjelaskan kepada Komisi XI DPR RI bahwa kasus ini telah ditangani PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Utara.
Karena aksi pembobolan tersebut, lima nasabah BTN yakni SAN Finance, Asuransi Jiwa Mega Indonesia, Asuransi Umum Mega, Global Index Investindo dan seorang nasabah individual harus rela kehilangan uang dengan total mencapai Rp 240 miliar.
PN Jakarta Selatan pun telah menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun kepada BS, dan PN Jakarta Utara menjatuhkan hukuman penjara selama delapan tahun kepada DB. Namun menurut Tri Permadi dari Komunitas Nasabah Perbankan Indonesia (KNPI), kasus ini belum bisa dikatakan selesai.
Pada bulan Juni 2019 kemarin, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memanggil Lia Muliana, pegawai Kantor Pusat BTN yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.
Dalam surat bernomor S.Pgl/1396/VI/Res.2.3/2019/Dit. Tipideksus tertanggal 10 Juni 2019 itu disebutkan Lia Muliana dipanggil sebagai saksi dalam "perkara dugaan terjadinya tindak pidana perbankan terkait dengan Anggota Komisaris, Direksi atau pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank."
Hal tersebut menjadi indikasi bahwa Direksi dan Komisaris BTN berpotensi memiliki keterlibatan dalam kasus ini.
"Ini merupakan bentuk kejahatan perbankan yang merugikan nasabah yang patut diduga didukung penuh Komisaris dan Direksi BTN," kata Tri.
Karena itu, Tri mengatakan pihaknya mendesak agar Bareskrim Polri segera memanggil Direksi dan Komisaris BTN untuk diperiksa sampai tuntas. ***Shinta Dewi
