 |
| Ketua IPW, Neta S Pane |
Jakarta, Info Breaking News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai 'orang" Partai Gerindra' di lembaga anti rasuah itu. Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, di Jakarta, Senin (1/4/2019).
"Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi, dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini," ujarnya.
Selain itu Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam 'barisan' Novel Baswedan sebagai 'orang' Partai Gerindra. Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya. Sebab kata Neta, pemihakan pada partai tertentu melanggar Telegram Rahasia (TR) Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019.
Lanjut Neta, Isu Novel sebagai 'orang' Gerindra muncul setelah Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah 'orang kita," (orang Partai Gerindra).*** IBC/red.
"Pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi," tegas Neta.
Sambung dia, Bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya 'orang kita' di KPK.
"Dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya 'orang kita' di KPK. Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi 'orang kita' ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2019," katanya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu 'orang kita' ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu 'orang kita'.
"Dengan demikian Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu 'orang kita' di KPK atau Polri bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini agar netralitas Polri terjaga dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya," tandas Neta.