KRAKSAAN – Saat ini di Kabupaten Probolinggo terdapat 89 desa tertinggal yang tersebar di 19 kecamatan. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menargetkan pada tahun 2020 mendatang sudah bebas dari desa tertinggal. Oleh karenanya OPD (Organisasi Perangkat Desa) dan Camat bekerja sama dengan pendamping desa dan kepala desa untuk fokus menangani desa tertinggal.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko saat memimpin rapat koordinator (rakor) Indeks Desa Membangun (IDM) yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo di ruang Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo, Senin (17/12/2018).
Rakor ini diikuti oleh beberapa OPD terkait diantaranya DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), DPKPP (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan), Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup serta Camat dan Pendamping Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.
"Jumlah ini tentunya sudah berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 94 desa tertinggal. Kami targetkan pada tahun 2020 Kabupaten Probolinggo sudah bebas dari desa tertinggal. Oleh karenanya untuk dua tahun ini harus fokus untuk menaikkan IDM di 325 desa di Kabupaten Probolinggo. Jangan sampai desa yang sudah berkembang turun statusnya," katanya.
Wabup menjelaskan, untuk meningkatkan IDM itu pihaknya meminta para Camat, Kades dan pendamping desa untuk memfasilitasi peningkatan IDM sesuai indikator yang sudah ditetapkan meliputi ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Tiga hal tersebut dikembangkan lebih lanjut dalam banyak variabel serta beberapa indikator sebagai turunannya.
"Sejatinya, semua aspek itu sudah dimiliki oleh semua desa. Hanya tinggal menekankan kembali IDM tersebut. Kami juga mendorong desa-desa lain yang sudah berkembang untuk naik jadi desa maju. Sedangkan desa yang sudah maju, didorong lagi menjadi desa mandiri," jelasnya.
Demi mewujudkan hal tersebut Wabup Timbul mengaku akan berupaya maksimal agar alokasi Dana Desa (DD) yang melekat di tiap desa untuk memperbaiki kondisi di semua bidang. "Jika desa itu tertinggal karena bidang kesehatan, perlu ada perhatian tambahan untuk bidang kesehatan. Karena kriterianya banyak. Bisa persoalan kesehatan, pendidikan atau infrastrukturnya yang difokuskan," tegasnya.
Sementara Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan untuk mencapai target tahun 2020 bebas desa tertinggal perlu ada komitmen yang sama dari semua pihak mulai dari OPD, Camat, Kepala Desa hingga Pendamping Kecamatan dan Desa.
"Saat ini desa sedang berproses dalam penyusunan APBDes tahun 2019. Sehingga harapannya program-program yang mendukung kenaikan indikator IDM bisa masuk dalam APBDes. Mohon kiranya para Camat ikut mendampingi desa dalam penyusunan APBDes dengan memasukkan beberapa indikator IDM," katanya.
Menurut Heri, saat ini di Kabupaten Probolinggo terdapat 89 desa tertinggal di 19 kecamatan. Sisanya 206 desa masuk kategori desa berkembang dan 30 desa masuk kategori desa maju. Sampai saat ini belum ada desa yang masuk kategori desa mandiri," terangnya.
Dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, hanya Kecamatan Sumber, Lumbang, Bantaran, Pajarakan dan Maron yang bebas dari desa tertinggal. "Kami meminta para Camat dan pendamping kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyusunan prioritas program tahun 2019, mengoptimalkan kegiatan sesuai indikator isian pendataan IDM, dan penetapan regulasi khusus desa tertinggal. IDM merupakan parameter untuk melihat tingkat perkembangan desa," pungkasnya. (Zidni Ilman)