 |
| Fraksi Hanura saat menyampaikan pandangan |Foto: Ferry Harefa |
Gunungsitoli, - Fraksi Hanura DPRD Kota Gunungsitoli menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berpihak untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
"Bahwa APBD juga harus berpihak untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta dapat menyelesaikan sebagian besar problem yang ada ditengah-tengah masyarakat," tutur Alisokhi Harefa saat membacakan pandangan umum Fraksi dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda tentang APBD Kota Gunungsitoli TA. 2019 bertempat di ruang rapat DPRD Gunungsitoli, Kamis (13/12/2018).
Dikatakannya bahwa APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran," ujarnya.
Diterangkannya bahwa pihaknya telah mencermati penjelasan Walikota Gunungsitoli mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait APBD TA 2019.
"Bahwa APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat," tambahnya.
Selain itu pihaknya juga menyebutkan bahwa tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 adalah merupakan bagian dari tahapan sebelumnya.
"Pembahasan Ranperda ini merupakan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah ditetapkan beberapa waktu yang lalu, hingga sesuai dengan apa yang akan dijabarkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019," sebut dia. (Ferry Harefa)