Habiba Saimima |
Saat dikonfirmasi melalui via telepone, surat tersebut bukan karena Maluku mengalami krisis pariwisata, melainkan Kementerian Pariwisata merencanakan bakal membangun krisis center pariwisata di 10 provinsi termasuk Maluku.
Hanya saja untuk realisasi, pihaknya masih menunggu dibuatkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk lintas sektor.
"Jadi kami buat SK Gubernur untuk lintas Sektor," ujarnya.
Dirinya menjelaskan, krisis center pariwisata berfungsi sebagai tempat bagi wisatawa untuk memperoleh bantuan bila di wilayah tersebut mengalami bencana yang bertujuan untuk membantu wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata yang sementara terjadi bencana.
"Bila di wilayah yang dikunjungi wisatawan ada bencana segera bisa menginformasikan ke krisis center," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam usai rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun 2017, Senin (27/8) kearin, kepada wartawan, Huwae mengungkapkan dari surat yang dikirimkan Menteri Pariwisata kepada DPRD menyatakan Maluku saat ini mengalami krisis pariwisata.
Oleh karena itu, menurutnya Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habiba Saimima harus mencoba untuk mengambil langkah strategis, agar Maluku tidak lagi mengalami krisis pariwisata.
"Wilayah kita kaya akan potensi wisata, untuk itu beliau harus mengambil langkah startegis untuk melakukan pemulihan terkait hal ini," ucapnya.