 |
Manila, Infobreakingnews - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengisyaratkan tak akan lagi menjalankan jabatannya sebagai Presiden pada tahun 2020 nanti. Ia mengaku tak bertujuan menjadi diktator dan hanya mau mencapai tujuan untuk memperkenalkan federalisme.
"Saya sudah tua, saya akan mengundurkan diri pada 2020, saya tidak akan menunggu hingga 2022," kata Duterte dalam pidatonya, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (1/3/2018).
"Saya sudah tua, saya akan mengundurkan diri pada 2020, saya tidak akan menunggu hingga 2022," kata Duterte dalam pidatonya, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (1/3/2018).
Dengan usia yang sudah tak muda lagi, mantan Walikota Davao yang kini menginjak usia 72 tahun tersebut mengaku ingin beristirahat.
"Saya sudah tua, saya tidak punya ambisi lagi, saya benar-benar ingin beristrahat," lanjut dia.
Diketahui Duterte sudah lama menganjurkan federalisme untuk mengatasi kesenjangan kekayaan di negara tersebut. Selain itu, dia berencana memberdayakan pemerintah daerah.
Ia juga turut membentuk panel beranggotakan 19 orang ahli hukum konstitusional bulan Januari lalu. Panel tersebut dipimpin pensiunan hakim agung dan mengusulkan sebuah model pemerintahan federal serupa Amerika Serikat (AS).
Beberapa kritikus percaya langkah tersebut untuk mengubah undang-undang dasar negara. Selain itu, bisa untuk memfasilitasi Duterte memegang kekuasaan di luar 2022, saat masa jabatannya selama enam tahun berakhir.
Majelis rendah bentukan Duterte tersebut memilih merevisi piagam konstituante, membatalkan pemilihan jangka menengah tahun depan dan memperluas persyaratan semua pejabat terpilih. Konstitusi tersebut diperkenalkan pada 1987 setelah penggulingan diktator Ferdinand Marcos.
Langkah sebelumnya untuk mengubah konstitusi gagal. Masyarakat sipil dan kelompok agama menggagalkan hal yang mereka anggap sebagai sistem yang dirancang untuk mencegah penguasa kuat seperti Marcos muncul.
Selain itu, ketakutan Duterte bisa menjadi otokrat diperparah dengan kekagumannya pada mantan presiden Filipina itu. ***Rina Triana
Diketahui Duterte sudah lama menganjurkan federalisme untuk mengatasi kesenjangan kekayaan di negara tersebut. Selain itu, dia berencana memberdayakan pemerintah daerah.
Ia juga turut membentuk panel beranggotakan 19 orang ahli hukum konstitusional bulan Januari lalu. Panel tersebut dipimpin pensiunan hakim agung dan mengusulkan sebuah model pemerintahan federal serupa Amerika Serikat (AS).
Beberapa kritikus percaya langkah tersebut untuk mengubah undang-undang dasar negara. Selain itu, bisa untuk memfasilitasi Duterte memegang kekuasaan di luar 2022, saat masa jabatannya selama enam tahun berakhir.
Majelis rendah bentukan Duterte tersebut memilih merevisi piagam konstituante, membatalkan pemilihan jangka menengah tahun depan dan memperluas persyaratan semua pejabat terpilih. Konstitusi tersebut diperkenalkan pada 1987 setelah penggulingan diktator Ferdinand Marcos.
Langkah sebelumnya untuk mengubah konstitusi gagal. Masyarakat sipil dan kelompok agama menggagalkan hal yang mereka anggap sebagai sistem yang dirancang untuk mencegah penguasa kuat seperti Marcos muncul.
Selain itu, ketakutan Duterte bisa menjadi otokrat diperparah dengan kekagumannya pada mantan presiden Filipina itu. ***Rina Triana