 |
Jakarta, Infobreakingnews – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku dirinya kesal ketika mendapati proses pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) harus memakan waktu yang lama hingga berminggu-minggu.
Jokowi menilai seharusnya pengurusan SIUP cukup membutuhkan waktu tiga menit karena pemohon hanya perlu mengisi data yang terdapat pada lima kolom yang tersedia.
"Hanya lima tulisan. Saya suruh coba, saya datang ke kantor perizinan. Saya sudah punya syarat. Saya minta SIUP. Saya hitung, dua menit selesai. Seharusnya dua menit selesai, karena memang selesai pengisian dalam dua menit," ungkap Jokowi di depan kurang lebih 5.000 CPNS dalam sebuahevent Presidential Lecture yang bertajuk "Bersatu dalam Harmony : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024" di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, Jokowi memperoleh jawaban dari petugas front desk bahwa penyebab pemohon harus menunggu lama untuk mendapatkan SIUP mereka adalah dikarenakan kepala kantor yang kerap berada di luar kantor, sehingga seringkali banyak dokumen yang terbengkalai.
"Saya jengkel sekali. Karena keluhan-keluhan itu saya dengar langsung dari dunia usaha, dari masyarakat," kata Jokowi.
Saat mengecek kehadiran kepala kantor, katanya, ternyata tidak berada di tempat.
"Saya naik ke Lantai 3, saya mencari kepala kantor. Untungnya tidak ada. Kalau sudah jengkel, kalau ada saya gaplok langsung saat itu. Untungnya tidak ada," ungkap Presiden Jokowi.
Presiden menyebut seharusnya PNS selalu mendengar keinginan masyarakat.
"Kalau masyarakat ingin dilayani cepat, jangan sampai Saudara-saudara melayaninya dengan lambat. Dimaki-maki kita ini," katanya.
Tidak hanya itu, Jokowi menginginkan seluruh PNS untuk bekerja penuh integritas, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta setia melayani masyarakat.
"Perubahannya sangat cepat. Sebagai birokrat, Saudara harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus mengikuti adanya gagasan inovatif. Harus mengikuti dinamika sosial, dinamika politik, dan dinamika ekonomi," tambahnya.
Presiden mengatakan, birokrat harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan global yang menjadi tantangan zaman. Saat ini, masih ada birokrat yang tidak setia pada tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kerap mengulur-ulur waktu menyelesaikan permohonan izin. ***Winda Syarief