"Saya setelah dipercayakan Mendagri, Tjahjo Kumolo sebagai Plt Gubernur pada 15 Februari 2018 memandang perlu melakukan rapat dengan pimpinan OPD agar waktu empat bulan bisa memberikan konstribusi bagi bangsa Indonesia, terutama Maluku," kata Zeth seusai rapat.
Dia memanfaatkan pertemuan yang dihadiri Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir itu untuk mengingatkan pimpinan OPD soal pelaksanaan pemilihan Gubernur - Wagub Maluku, Bupati - Wakil Bupati Maluku Tenggara serta Wali Kota - Wakil Wali Kota Tual pada 27 Juni 2018.
"Pilkada serentak kelompok ketiga di Maluku harus terlaksana aman, lancar dan sukses dengan para pimpinan OPD hendaknya mengembangkan tugas sesuai kewenangan," ujar Zeth.
Dia memandang perlu juga mengingatkan pimpinan OPD agar menerapkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien menyikapi kondisi keuangan daerah.
"Pimpinan OPD jangan berangkat ke Jakarta maupun urusan lain sekiranya dinilai bisa diwakilkan kepada staf sehingga bisa efektif dan efisien, selanjutnya saat dibutuhkan berada di tempat," kata Zeth.
Karena itu, telpon genggam (HP) dari masing - masing pimpinan OP harusnya dioperasikan 24 jam agar saat dibutuhkan bisa disikapi.
"Saya menegakkan disiplin, baik kepada atasan maupun soal waktu dan anggaran sehingga pimpinan OPD yang tidak menaati pasti ditegur, bahkan bisa saja dikenakan sanksi," tandas Zeth.
Karena itu, para pimpinan OPD diharapkan bekerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilandasi visi maupun misi pembangunan 2014 - 2019.
Visi pembangunan Maluku 2014 - 2019 yakni "mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasisi kepulauan secara berkelanjutan".
Sedangkan, misinya adalah "mantapnya masyarakat Maluku yang rukun, religius, aman dan damai, menjadikan masyarakat Maluku yang Berkualitas serta mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku yang adil dan demokratis berbasisi kepulauan secara berkelanjutan".
"Pimpinan OPD Maluku bekerja harus bisa terukur realisasinya sehingga kepimpinan hingga 23 Juni 2018 haruslah memberikan kontribusi bagi Tanah Air maupun Maluku tercinta," tandas Zeth.