 |
Jakarta,Infobreakingnews - Minimnya pengawasan serta legalisasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jati Baru, Tanah Abang dinilai menjadi penyebab utama semakin maraknya PKL yang memadati trotoar. Akibatnya, trotoar di Ibu Kota semakin semrawut.
Aktivis koalisi pejalan kaki Ahmad Safrudin mengatakan trotoar kini berubah fungsi menjadi restoran pinggir jalan. Bukan hanya gerobak, pedagang juga membuka meja dan kursi.
Aktivis koalisi pejalan kaki Ahmad Safrudin mengatakan trotoar kini berubah fungsi menjadi restoran pinggir jalan. Bukan hanya gerobak, pedagang juga membuka meja dan kursi.
Menurut Safrudin, pengawasan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta sangatlah lemah sehingga kini PKL tak lagi takut akan dirazia.
Dia mencontohkan maraknya PKL di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Hampir seluruh trotoar di sepanjang dua jalan tersebut berubah menjadi tempat makan. Meja dan kursi terjejer di sepanjang sarana umum itu.
Dia mencontohkan maraknya PKL di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Hampir seluruh trotoar di sepanjang dua jalan tersebut berubah menjadi tempat makan. Meja dan kursi terjejer di sepanjang sarana umum itu.
"Ini merupakan sindrom dari PKL Tanah Abang. Mereka seakan diberi angin segar untuk berjualan dimana saja. Termasuk di luar Tanah Abang. Terbukti dengan maraknya PKL di hampir seluruh trotoar Jakarta," kata Safrudin, Selasa (20/2/2018).
Safrudin mengaku sangat menyayangkan lemahnya penertiban yang dilakukan Pemprov DKI. Padahal, kata Safrudin, sebelumnya pejalan kaki sudah cukup nyaman dengan program revitalisasi trotoar yang gencar dilakukan tahun sebelumnya.
"Trotoar-trotoar dilebarkan, pedagang dan parkir liar ditertibkan. Namun sekarang, trotoar kembali dijarah. Trotoar kini dijadikan tempat berdagang PKL tanpa ada penertiban," kata Ahmad.
Anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengatakan, Pemprov DKI harus menindak para pelanggar ketertiban umum.
"Trotoar-trotoar dilebarkan, pedagang dan parkir liar ditertibkan. Namun sekarang, trotoar kembali dijarah. Trotoar kini dijadikan tempat berdagang PKL tanpa ada penertiban," kata Ahmad.
Anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengatakan, Pemprov DKI harus menindak para pelanggar ketertiban umum.
"PKL dan pejalan kaki harus dimanusiakan dengan memberikan tempat yang layak," ujar Sereida.
Sereida mengungkapkan, anggaran perbaikan trotoar tahun lalu sebanyak Rp412 miliar. Uang untuk melebarkan trotar 1,5 meter dan dilengkapi ubin pemandu penyandang disabilitas yang biasanya berwarna kuning, dan dilengkapi penerangan, kursi, serta tanaman.
Dia mencontohkan trotoar yang telah rampung dilakukan di kawasan Masjid Istiqlal di kawasan Kota Tua hingga Sunter. Kemudian trotoar di Jalan Jatinegara Barat, Jalan Jatinegara Timur, dan Jalan Bekasi Raya. Serta trotoar di Jalan Mahakam dan Barito.
Pada 2016, pembenahan trotoar telah dilakukan di Jalan Jatibaru, kawasan Blok M, Pluit Karang, dan di Rawamangun.
Sereida mengungkapkan, anggaran perbaikan trotoar tahun lalu sebanyak Rp412 miliar. Uang untuk melebarkan trotar 1,5 meter dan dilengkapi ubin pemandu penyandang disabilitas yang biasanya berwarna kuning, dan dilengkapi penerangan, kursi, serta tanaman.
Dia mencontohkan trotoar yang telah rampung dilakukan di kawasan Masjid Istiqlal di kawasan Kota Tua hingga Sunter. Kemudian trotoar di Jalan Jatinegara Barat, Jalan Jatinegara Timur, dan Jalan Bekasi Raya. Serta trotoar di Jalan Mahakam dan Barito.
Pada 2016, pembenahan trotoar telah dilakukan di Jalan Jatibaru, kawasan Blok M, Pluit Karang, dan di Rawamangun.
"Revitalisasi trotoar itu untuk memuliakan pejalan kaki, bukan memfasilitasi PKL dan parkir liar," katanya. ***Fikri Darmawan