 |
AM Laitupa |
BERITA MALUKU. Seminggu pasca liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2018, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkup Pemda Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) belum juga berkantor.
"Kalau hitung prosentasi, ada sebanyak 75 persen pejabat eselon yang malas masuk kantor," kata Kepala BKD Bursel A.M Laitupa kepada wartawan di Kantor Bupati Bursel, Senin (8/1/2018).
Laitupa mengatakan, dari 75 persen PNS di lingkup Pemkab Bursel yang belum berkantor sampai pada Jumat 5 Januari 2018 lalu, yang paling banyak itu adalah pimpinan SKPD.
"Menurut saya, 75 persen belum hadir berkantor, yang hadir hanya 25 persen saja. Tadi ada baru sebagian sudah masuk kerja, itupun belum sampai pada 50 persen di hari ini," ungkap Laitupa.
Apakah para pejabat itu juga akan mendapat sanksi yang sama dengan PNS yang lainnya? Secara tegas Laitupa menegaskan bahwa mereka juga harus mendapat sanksi.
"Mereka (Pejabat) itu punya sanksi," Jelasnya.
Dikatakan, inspeksi dadakan (Sidak) yang dilakukan pihaknya ke setiap instansi adalah kerja Tim Pengawas Disiplin (TPD) yang dibentuk oleh Bupati.
Maka, mereka (pejabat) Esolon II, Esolon III dan Esolon IV akan mendapat sanksi dari bupati berdasarkan rekomendasi dari pihaknya.
"Misalnya esolon II itu dipertimbangkan jabatannya. Diusulkan dalam jabatannya, misalnya jabatannya dicopot, tergantung bupati mau dicopot atau tidak tim sudah memberikan rekomendasi," tandas Laitupa. (LE)
Related Posts :
Advokat Jhon Panggabean Menyayangkan Sikap Kejari Jaktim Terkait Penanganan Perkara Advokat RHS Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Timur, Advokat Jhon Panggabean, SH Jakarta, Info Breaking News - Kejaksaan Negeri Ja… Read More...
21 Orang Termasuk Bayi 11 Bulan Dinyatakan Sembuh Covid-19 AMBON - BERITA MALUKU. Sebelumnya 52, kini 21 orang kembali dinyatakan sembuh dari Covid-19. "Dari 21 orang tersebut, salah satunya b… Read More...
Sempat Menghilang, Wali Kota Seoul Ditemukan Meninggal Dunia Wali Kota Park Won-soon Seoul, Info Breaking News - Wali Kota Seoul Park Won-soon ditemukan tewas setelah sebelumny… Read More...
Advokat Jhon Panggabean Menyayangkan Sikap Kejari Jaktim Terkait Penanganan Perkara Advokat RHS Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Timur, Advokat Jhon Panggabean, SH Jakarta, Info Breaking News - Kejaksaan Negeri Ja… Read More...
Ini Sanksi Bagi Klinik dan RS Yang Tetapkan Tarif RDT Melebihi Tarif Yang Ditentukan AMBON - BERITA MALUKU. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Meykal Pontoh menegaskan pihak klinik maupun Rumah Sakit (RS) swasta … Read More...