 |
| Susaningtyas NH Kertopati |
Jakarta, Info Breaking News – Saat ini DPR sedang memroses nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi panglima TNI sesuai pengajuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat proses itu sedang berjalan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diminta untuk tidak membuat keputusan strategis, termasuk melakukan mutasi perwira di TNI.
Pandangan itu disampaikan pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning kepada Info Breaking News di Jakarta, Selasa (5/12).
"Rencana pergantian panglima TNI secara administrasi tentu akan diikuti dengan perubahan kebijakan terkait strategi dan operasional TNI ke depan. Kebijakan Panglima TNI yang baru dipercaya akan mengemban amanat dari Presiden untuk diimplementasikan pada semua tingkatan struktur organisasi TNI," ujar Nuning.
Kebijakan tersebut, katanya, akan dirumuskan oleh pejabat TNI yang berwenang sesuai struktur komando di organisasi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Selain perubahan kebijakan yang bersifat internal, tentunya juga perubahan yang bersifat eksternal, seperti kebijakan TNI di ASEAN pada tataran regional dan juga pada tataran global nantinya.
Kebijakan TNI yang bersifat eksternal juga terkait dengan hubungan kelembagaan dengan birokrasi pemerintah, MPR, DPR, dan seluruh elemen bangsa Indonesia. Perubahan seluruh kebijakan tersebut tidak mudah dan menuntut pejabat TNI yang andal.
"Kita semua mendukung Panglima TNI dalam menentukan siapa saja pejabat TNI yang andal tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bahwa mutasi pejabat TNI yang baru harus ditujukan untuk mendukung panglima TNI yang baru nanti," kata Nuning.
Dikatakan, faktor lain yang tidak kalah penting dalam mutasi pejabat TNI yang baru adalah loyalitas. Mutasi pejabat TNI tentu membawa rangkaian yang cukup panjang dalam mata rantai regenerasi perwira tinggi hingga perwira menengah dan perwira pertama TNI.
Jika dicermati, maka faktor loyalitas tersebut sangat memengaruhi mata rantai regenerasi tersebut. Faktor loyalitas itu harus dijaga bersama agar TNI tidak terpecah. Menurut Nuning, ,utasi pejabat TNI yang tidak selaras dengan kapasitas dan loyalitas tinggi kepada panglima TNI yang baru bisa memecah soliditas TNI.
"Kita semua paham agar Jenderal Gatot bersikap bijak dan lapang dada untuk bisa menerima siapa saja pejabat TNI yang akan ditunjuk oleh panglima TNI yang baru. Tradisi dan etika TNI yang baik ini perlu diteruskan kepada generasi muda TNI," tuturnya.
Nuning berharap agar DPR segera bekerja menjawab surat Presiden Jokowi agar proses pergantian Panglima TNI dapat berjalan dengan lancar. Keputusan untuk pergantian panglima TNI jangan dibiarkan terlalu lama, karena implikasinya kepada pejabat TNI lain.
Proses pergantian panglima TNI yang baru bisa segera dilakukan dan tidak perlu menunggu masa pensiun Jenderal Gatot. Pergantian tersebut tidak perlu dikhawatirkan atau memancing spekulasi.
"Dari pegalaman TNI selama ini, banyak jenderal yang diganti tanpa harus menunggu masa pensiun. Ketentuan itu juga sesuai dengan amanat UU tentang TNI. Jadi, prinsipnya, semakin cepat keputusan pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi akan semakin baik untuk organisasi TNI secara keseluruhan," tuturnya.*** Any Christmiaty.
