Rapat yang berlangsung di lantai VI kantor Gubernur Maluku Selasa (1/8/2017), dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua didampinggi Ketua rombongan komisi V, Maichael Wattimena, ketua Komisi V, Fary Djemy Francis, beserta 12 anggota DPR, Dirjen Perhubungan Laut merangkap Dirjen Per Kereta Apian, Kementrian Perhubungan, Toni Budiono, Dirjen pembangunan daerah tertentu, Jhozua Max Yoltuwu, pejabat kementrian dan lembaga mitra kerja komisi V DPR-RI.
Wakil Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Komisi V DPR RI tentunya merupakan wujud bukti nyata kepedulian Wakil rakyat untuk menjaring, memahami, merespon berbagai aspirasi berkembang, yang nantinya menjadi referensi dalam penetapan kebijakan pemerintah.
Dijelaskan, Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan luas laut 92,4 persen dan darat 7,6 persen. Tersebar 1340 pulau, tersebar di 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan, 1980 desa dengan jumlah penduduk 1.2 juta jiwa yang mendiami 162 pulau. Dengan 3 wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Timor Leste, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Australia dan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Papua Nugini.
Menurutnya, laut memiliki peranan penting bagi Maluku, namun hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah pusat, yang hanya menghitung bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan jumlah penduduk dan luas darat.
Dengan dana APBD Rp2,1 Triliun, kata Sahuburua, tentu dalam membangun daerah kepulauan ini cukup berat. Walaupun demikian, Maluku tetapi menjadi bagian dari Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI).
"Dengan Rp2.1 T bagaiaman kita mau bangun Maluku. Papua dan Aceh mendapat otonomi khusus, tetapi kita konsisten dengan NKRI," ujarnya.
Dirinya menjabarkan, ada berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam membangun Maluku, yakni belum terintegrasi sistim transportasi Maluku, terbatas sarana prasarana transportasi, tingkat kemantapan jalan daerah, belum merata, terbatasnya alokasi APBD di promal, belum meratanya pelayanan komunikasi, terbatasnya capaian layanan elektrifikasi, terbatasnya akses masyakat terhadap air minum, terbatasnya sarana dan prasarana sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan.
"Atas nama masyarakat Maluku, saya berharap dari rapat ini ada hasil yang baik dalam menjawab permasalahan dan tantangan dalam menjawab pembangunan daerah Maluku," harapnya.
Sementara itu, Ketua rombongan komisi V DPR RI, Maichael Wattimena dalam sambutannya, mengatakan, dalam kunjungan kali ini pihaknya membagi rombongan menjadi dua group yang tersebar di dua kabupaten, yaitu Seram Bagian Timur dab Maluku Barat Daya.
"Maskud kunjungan kita untuk melihat secara dekat pembangunan infarastruktur yang dibiayai APBN serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kaitan pembangunan infrastruktur di maksud," ucapnya.
Dirinya mengungkapkan, sebelum pertemuan bersama pemprov Maluku, pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan mitra terkait di provinsi Maluku dan mendengar hasil presentasi dari anggkasa pura, Basarnas, BMKG, BPJN IX Maluku, BWS Maluku tentang dinamika kenadala yang ada di Maluku.
Setelah kembali dari Maluku, pihaknya bersama pemerintah membahas Rancangan APBN tahun 2018. Sehingga apa yang menjadi usulan pemerintah daerah akan menjadi catatan kritis untuk di perjuangkan dalam menunjang infrastruktur di Maluku.