Ini Tanggapan Ketua GP Ansor Kabupaten Probolinggo Tentang Cagub Jatim Calon Tunggal

Senin 05 Juni 2017

PROBOLINGGO,KraksaanOnline.com -  Ketua GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Muchlis, mendukung tanggapan Wakil ketua DPW Partai Nasdem Jatim, HM Ichksan, untuk menolak dan tidak setuju bila Pilgub Jatim tahun 2018 mendatang akan dilaksanakan calon tunggal.

Apalagi yang membuat manover manuver politik dengan menggagas munculnya calon tunggal, Gus Ipul, adalah Soekarwo sebagai Gubernur Jatim dua periode sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.

"Sangatlah tidak pantas bila ada orang nomer satu di jatim, punya rencana pilgub Jatim mendatang akan dilaksanakan calon tunggal. Ini semua berarti reformasi bukanlah bertambah maju, tapi berjalan mundur, "tegas Ketua GP Ansor Probolinggo, Muchlis, Minggu (4/6/2017) saat menanggapi komentar HM Ichsan, wakil ketua Partai Nasdem Jatim, yang tidak setuju adanya cagub Jatim direka calon tunggal.

Mentri Sosial, Hj Hofifah, dan H Hasan Aminuddin, Anggoata DPR RI Komisi VIII, Digadang-Gadang Calon Kuat Gubernur Jatim.

Sekalipun Gus Ipul mendapatkan rekom dari PKB, yang mempunyai kursi terbanyak di DPRD Jatim, tidak membuat masyarakat Jawa Timur akan memilih Gus Ipul sekalipun sebagai calon tunggal. Masalahnya, rakyat sudah melek politik dan rakyat sangat menerima dan senang bila calon pimpinan dilakukan ada lawan calon politiknya.

"Kalau pil kada khususnya cagub jatim direkayasa calon tunggal, berarti demokrasi sudah runtuh dan akan kembali ke jaman dinasti, "kata Muchlis, menirukan ucapan wakil ketua DPW Partai Nasdem   Jatim, bahwa mengusulkan pilkada Jatim bakal ada Calon Tunggal yang Mirip Sistem Dinasti. ( Baca; Jelang Pilgub Jatim 2018, Partai NasDem Sindir Usulan Calon Tunggal Mirip Sistem Dinasti )

Di Jawa Timur adalah propinsi yang besar, tidak kalah dengan DKI Jakarta atau Jabar. Para pemimpin di negeri ini banyak lahir dari Jawa Timur, dan sangatlah tidak elok kalau dinamisasi demokrasi di Jatim harus dirusak hanya gara2 penggiringan Opini di Pilkada.

Ansor mendorong agar semua kader terbaik jatim untuk turun gunung dan meramaikan pesta demokrasi Ini. "Kita jangan takut dan jangan berpikir bahwa diminasi partai besar akan merubah pilihan rakyat. Masyarakat jatim sudah cerdas, dan sudah tidak perlu di giring giring lagi,"kata Muchlis, sambil memberi contoh sekalipun pilgub DKI, didominasi suara Ahok, nyatanya dimenangkan oleh calon partai kecil yakni Anies, terpilih Cagub DKI Jakarta.

Kader terbaik Probolinggo juga saya kira mampu memimpin Jatim, hanya tinggal menunggu waktu saja. Menjadi pemimpin sudah tertulis di lauhul Mahfudz, bukan urusan manusia.

Manover pil kada Jatim untuk calon tunggal, itu atas konsep seorang pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo, dalam suksesi kepemimpinan di internal Partai Demokrat. Praktis seluruh Ketua DPC terpilih melalui proses musyawarah mufakat bukan pemungutan suara atau votting. Sukses itu ingin diadopsi oleh Pakde Karwo dengan merangkul seluruh kekuatan politik yang ada. Sejauh ini tiga partai politik besar sudah dalam genggaman, yakni PKB, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Namun manuver calon tunggal itu tampaknya tak berjalan mulus, karena sejumlah reaksi penolakan pun bermunculan. Salah satunya dari, Mochamad Eksan, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jatim bidang Agama dan Masyarakat, dan Ketua GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Muchlis, yang berpandangan, wacana calon tunggal, tidaklah produktif dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan matang.

Sebab, 32 juta pemilih yang bersebar di 38 kabupaten/kota, dipaksa untuk tidak memilih. Tidak ada alternatif, kecuali one and only incumbent candidate (satu dan hanya satunya kandidat inkumben).

"Sistem demokrasi dihadirkan sebagai lawan dari sistem monarkhi dan aristokrasi. Calon tunggal tak ubahnya dengan sistem dinasti dan elit yang totaliter, yang tak menyajikan alternatif pilihan kepada rakyat. Padahal, demokrasi itu sistem yang terbuka bukan sistem yang tertutup," sindir mantan Komisioner KPU Jember itu, Minggu (4/6) pada Wartawan.

Eksan mengingatkan, setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Barang tentu, yang memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dirinya mengutip Robert W Hefner, bahwa democratic civity (keadaban demokrasi), keterbukaan dan partisipasi. Tafsir dari keadaban demokrasi itu dilihat dari kualitas dan kuantitas keterbukaan dan partisipasi dalam menilai demokrasi tersebut.

Anggota DPRD Jatim ini mengingatkan, mayoritas negara-negara di dunia, menilai demokrasi Indonesia sudah matang. Hiruk-pikuk, centang paranang pilgub DKI Jakarta, berakhir dengan happy-ending. Semua pihak menerima hasil pemilu. Yang menang maupun yang kalah, mampu menunjukkan sikap yang kesatria. Demokrasi Indonesia sangat mengagumkan.(aud)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: