Namun menurut Seketaris Daerah, Hamin Bin Tahir, program satu juta rumah tidak mudah seperti yang dibayangkan, terutama terkait dengan pengendalian harga tanah, penyederhanaan perizinan dan koordinasi lintas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, serta masalah fasilitas pembiayaan.
"Oleh karena itu, melalui kegiatan Diseminasi ini, kita dapat saling bertukar informasi terkait dengan beberapa hal yang telah saya gambarkan diatas, sehingga dapat dicarikan solusi dan jalan keluarnya," ujar Tahir dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan setda Maluku, Poli Kaihatu pada pembukaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman wilayah III di provinsi Maluku, yang berangsung di swissbhel hotel, Kamis (2/3/2017).
Walaupun demikian, pemerintah provinsi Maluku tentunya mendukung sepenuhnya program satu juta rumah tersebut, sebagai upaya bersama untuk menyediakan rumah bagi warga masyarakat di Maluku.
Menurutnya, program ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal, jika seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dapat bersinergi mengatasi kekurangan pasokan (backlog) rumah secara nasional.
"Olehnya itu, sinergitas dan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan program Satu Juta rumah tersebut," tuturnya.