 |
| Laurenzus Kadepa Anggota DPRP Komisi 1 Provinsi Papua |
Jayapura (KM)--- Atas permintaan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu di sela-sela dialog tahunan (2 + 2 Dialogue) Indonesia-Australia di Bali pekan lalu, menyayangkan sikap Menhan tersebut.
Laurenzus Kadepa, dihubungi media ini mengatakan bisakah Australia mendikte 7 Negara Pasifik yang membawa masalah dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua ke sidang umum PBB bulan September lalu ini, tanya dia.
Kata dia, tujuh negara bukan negara-negara boneka buatan Australia. Negara- negara yang punya kedaulatannya sendiri sebagai anggota perserikatan bangsa- bangsa (PBB) yang punyak hak politik.
Lanjut dia, Menteri Pertahanan Indonesia tidak mau kedaulatan Indonesia diganggu. Tujuh negara punya kedaulatan sendiri yang tidak bisa di intervensi oleh negara lain.
Jika benar - benar permintaan Menhan itu di realisasikan maka Australia telah intervensi kedaulatan negara Solomon dan lima negara lainnya di Pasifik, kata dia.
Anggota Komisa A DPRP Papua ini mengatakan dukungan enam negara itu konteks pembicaraanya adalah masalah HAM bukan masalah kedaulatan. Masalah pelanggaran HAM itulah masalah kemanusiaan dan itu masalah dunia, ungkapnya.
Harusnya, Menhan dan elit-elit lainnya membuka diri untuk menyelesaikan masalah HAM itu. Jangan NKRI menutup diri dan tidak dibicarakan, malas tahu dikalangan pejabat NKRI hingga saat ini supaya nyambung,
Sebelumnya, Menhan Indonesia telah meminta Australia untuk menegur Kepulauan Solomon. "Tolong sampaikan ke negara Solomon (dan) ke enam negara itu (Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Palau, Tonga dan Tuvalu) jangan pernah menganggu-ganggu atau mengajak Papua bergabung.
Pewarta : Marinus Gobai