Menurut Tito, ada sejumlah elemen masyarakat yang akan menggelar Aksi Bela Islam III dengan melakukan salat Jumat di Jalan Thamrin, Sudirman, dan Bundaran HI, pada 2 Desember 2016.
"Sesuai UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, itu hak konstitusioonal. Tetapi tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, termasuk pengguna jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu orang lain," sambung Tito.
Menurut Tito, aksi tersebut akan membuat Jakarta bakal macet. Oleh karena itu, kapolri akan melarang kegiatan tersebut. Kalau tetap dilaksanakan, akan dibubarkan. Demo bisa digelar di lapangan Monas seperti biasa dan salat bisa di Istiqlal atau Lapangan Banteng.
"Kalau melawan (tetap di HI), akan kami tindak. Itu juga melawan petugas bisa dikenai Pasal 213 dan 214 KUHP kalau sampai ada petugas luka. Kapolda Metro akan keluarkan maklumat larangan. Maklumat itu akan diikuti kapolda lain di daerah untuk melarang kantong-kantong massa di daerah yang akan diberangkatkan ke Jakarta. Ada proses bagi yang ngotot," kata Tito.
Untuk kasus Basuki Tjahaja Purnama, yang memantik segala reaksi ini, menurut Tito sudah mendekati tahap akhir. Maksimal dua minggu lagi berkas akan diserahkan ke jaksa.
"Kalau ada demo lain, baik dengan cover gelar sajadah, yang ujung-ujungnya orasi, akan kami tindak tegas. Apalagi kalau ada agenda menggulingkan pemerintah, akan bawa bambu runcing. Kami akan tindak sesuai aturan hukum yang ada," tegas Tito. *** Dani Setiawan.
