"Di Malut banyak gedung sekolah yang rusak, baik berat maupun ringan, tetapi untuk merehabilitasi semuanya belum bisa dilakukan karena terbatasnya dana," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran setempat, Imbran Yakub, di Ternate, Jumat (21/10/2016).
Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota selama ini tetap mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk merehabilitasi gedung sekolah yang rusak, tetapi yang bisa dijangkau hanya puluhan unith karena disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia.
Menurut Imbran, Pemprov Malut terus mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka merehabilitasi gedung sekolah yang rusak tersebut, termasuk untuk pembangunan baru karena banyak sekolah di daerah ini yang memiliki keterbatasan ruang belajar.
Pemerintah pusat pada 2017 akan menargetkan merehabilitasi 50.000 lebih gedung sekolah rusak di seluruh Indonesia dan Malut akan berupaya bisa mendapatkan alokasi yang cukup banyak dari target tersebut.
Hal lainnya yang juga menjadi perhatian Pemprov Malut adalah terbatasnya fasilitas penunjang sekolah seperti laboratorium dan perpustakaan, tetapi untuk menyelesaikannya terkendala dengan terbatasnya dana.
Pemprov Malut akan mengupayakan penyediaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan sekolah itu dan dapat ditangani pemerintah pusat mengingat dana yang dibutuhkan untuk pengadaan fasilitas seperti itu cukup besar.
Ia menambahkan, Pemprov Malut pada 2017 akan lebih memberikan perhatian serius kepada sekolah tingkat SMA dan SMK. Apalagi kewenangan SMA dan SMK dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi pada 2017.