[portalpiyungan.com] Fraksi Partai Gerindra mendukung penyelesaian kasus kematian aktivis HAM, Munir. Penegakan hukum selayaknya tidak pandang bulu.
"Kita Fraksi Gerindra dalam penegakan hukum tidak pilih bulu istilahnya. Pasti mendukung. Kasus Munir kan sebuah peritstiwa hukum. Deliknya sudah memenuhi. Bahkan sudah ada tersangka dan dihukum. Lalu kenapa ini tidak diselesaikan? Ini kan sebuah persoalan," kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 21 Oktober 2016.
Untuk diketahui, istri Munir, Suciwati mengultimatum Presiden Jokowi atas keberadaan dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus suaminya.
Syafi'i menegaskan, pemerintah dan aparat hukum harus bertanggung jawab menuntaskan kasus tersebut. Apalagi, tambah dia, pihak keluarga korban sudah berulang kali meminta.
"Justru kalau tidak diselesaikan itu melanggar hukum. Kan sungguh kasihan dia memberi ultimatum, dengan kekuatan apa dia mengultimatum pemerintah," ujarnya.
Meski ia menilai ultimatum Suciwati itu hanya desakan moral, bukan berarti bisa dianggap enteng, apalagi ada rencana pemerintah meluncurkan paket reformasi hukum.
"Apa yang dilakukan dalam reformasi hukum? Kasus Munir aja nggak bisa dituntaskan, kasus BLBI nggak pernah dibahas, kasus Century diabaikan, reklamasi dianggap angin lalu, Rumah Sakit Sumber Waras juga dianggap sepi, kemudian buat isu reformasi hukum. Apa itu?" sindirnya.