Benny K Harman Nilai Dokumen Pembunuhan Munir Tidak Hilang

Berita Metropolitan – Kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib, kembali menjadi ramai diperbincangkan, setelah dokumen yang terkait dengan kasus ini disebutkan telah hilang. Hal tersebut dikatakan oleh pihak Sekertariat Negara, dan langsung ditanggapi beragam dari kalangan penggiat HAM.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman menilai, bahwa tidak mungkin dokumen tersebut hilang, Tim Pencari Fakta (TPF) dan DPR tentu juga memiliki dokumen tersebut.

"Kabinet Presiden Jokowi, jangan menyalahkan pemerintah yang lampau, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah ya harus dijalankan, jadi tidak mungkin hilang dokumen tersebut," jelas Benny kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (13/10/2016).

Benny menuturkan, pada saat kasus kematian Munir, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) saat itu adalah AM Hendropriyono. Untuk itu, Benny pun menyarankan agar Presiden Jokowi menanyakan langsung dimana dokumen tersebut, sehingga tidak selalu menyalahkan pemerintahan sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jika pemerintah sekarang mmeminta penjelasan dari pemerintahan terdahulu, justru sangat aneh, lebih baik dokumen tersebut dicari lebih dulu, jangan lagi melibatkan Presiden terdahulu, lebih baik dicari dulu dimana dokumen tersebut," tegasnya.

Diketahui, harinini Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, DPR Benny K Harman mengatakan, jika RDP dengan komnas HAM saat ini akan membahas kinerja dan rencana anggaran untuk tahun 2017.

Selain itu, Benny juga menyoroti persoalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini belum kunjung selesai. Baik masalah kasus pembunuhan Munir, kasus Gerakan 30 September / PKI, dan lain sebagainya.

"Komnas HAM saat ini tidak memperlihatkan kehadirannya bagi rakyat Indonesia yang hak asasinya merasa dikorbankan, jadi Komnas HAM ini jangan sibuk mengurus kasus G 30 S PKI, tetapi juga memberi perhatian terhadap masalah HAM," jelas Benny kepada wartawan di Gedung DPR Kamis (13/10/2016). [ike]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: