Berita Metropolitan – Pasca dilantik tanggal 20 Oktober 2014 lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mulai melakukan manuver kepemimpinannya. Berbagai persoalan negeri menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dientaskan secepat mungkin.
Seremonial tahunan kepemimpinan Jokowi-JK ini pun mendapatkan reaksi dari politisi asal pulau Dewata, Bali, I Gede Pasek Suardika. Melalui kultwitnya, mantan politisi Partai Demokrat ini pun mencoba melihat perspektif kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Wapres Kabinet Indonesia Bersatu jilid I itu.
Yang pertama disoroti Gede Pasek adalah program revolusi mental yang sempat digaungkan Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Pasek melihat bahwa program tersebut masih terus digeber duet Jokowi-JK, walaupun masih belum maksimal.
"Secara tata kelola pemerintahan, JKW-JK telah melakukan revolusi mental walau tidak maksimal. Gaya birokratis yg lelet berusaha diubahnya," tulis Pasek di akun @G_paseksuardika, Kamis (20/10/2016).
Percepatan Birokrasi
Salah satu yang dilihat Pasek selanjutnya adalah kecepatan birokrasi, yang sebelumnya dianggap terlalu berbelit namun sekarang sedang diupayakan untuk percepatan. Dan salah satunya adalah dweeling time, birokrasi perjanjian, dan sebagainya.
3. Bahasa "mau tidak mau harus bisa lebih cepat", mjdi ciri khasnya.Dwellingtime, pembangunan infrastruktur, perijinan dll.Pusing bawahannya
— gede pasek suardika (@G_paseksuardika) 20 Oktober 2016
Namun masih cukup disayangkan oleh Pasek adalah, belum semua instansi atau lembaga yang sejalan dengan keinginan Presiden. Sehingga Jokowi sendiri perlu mengeluarkan keringat lebih deras lagi untuk meratakan gerakannya itu.
Gebrakan Kesetaraan Harga BBM
Perbedaan harga bahan bakar minyak (BBM) juga mendapatkan sorotan tersendiri bagi Gede Pasek. Ia melihat upaya penyetaraan harga BBM di seluruh Indonesia, termasuk di Papua menjadi apresiasi tersendiri bagi kinerja mantan Walikota Solo itu.
"Gebrakan yg bagi saya sangat menarik adalah soal kesamaan harga BBM di seluruh Indonesia yg baru dicanangkan. Sangat historikal & prinsip," kicaunya.
Alasan yang dikemukakan Pasek adalah dampak domino yang dihasilkan dari kebijakan besar Jokowi tersebut. Jika harga BBM murah, maka cost produksi dan harga bahan kebutuhan masyarakat juga akan menyesuaikan, yakni lebih murah. Sehingga jelas potensi daya beli masyarakat juga akan meningkat karena keadilan yang coba dibangun oleh Presiden Joko Widodo itu.
"Ini bukan soal untung rugi, tetapi soal Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebuah kalimat kenegarawanan JKW yg berenergi," tukasnya.
Betatapun itu, upaya kebijakan Jokowi ini pun dianggap Pasek sebagai sejarah baik yang harus dilanjutkan. Apalagi kesetaraan ini bisa merata hingga ke bagian timur Indonesia.
"Terus terang, ini sejarah. Dan kita doakan itu bisa berjalan terus. Sebab efeknya sangat dahsyat bagi wilayah Timur Indonesia," tulisnya.
"Harga akan segera turun menyesuaikan, pendapatan rakyat akan bisa meningkat utk kebutuhan Sandang Pangan dan Papan. Papua maluku senang," lanjutnya.
Blusukan Demi Pembangunan
Aspek lain yang dilihat Gede Pasek adalah sikap doyan blusukan yang dilakukan oleh Jokowi. Apalagi setiap blusukannya itu, suai Iriana Jokowi ini pun selalu mendapatkan respon baik dari rakyat dengan pembangunan-pembangunan yang digaungkannya. Mulai dari persoalan air, listrik, dan lain sebagainya.
"Namun masyarakat sangat senang krn infrastruktur disulap bak Bandung Bondowoso bangun candi. Jalan hotmik, listrik mantap, air bagus," kicaunya.
Terkait dengan perspektif sebagain masyarakat yang melihat apa yang dilakukan Jokowi adalah bagian dari upaya pencitraan, Pasek pun menilainya lebih ideal. Ia mengatakan jika pencitraan tak menjadi masalah asal hasil kinerjanya real dan dapat dirasakan oleh rakyatnya sendiri.
"Memang dituduh pencitraan, tp citra baik krn kerja saya kira sah saja. Jkw hanya sebentar didaerah tsb, tp infrastruktur bisa dinikmati," nilainya.
Tax Amnesty, Berantas Pungli dan Kebijakan Hukum
Selain itu, persoalan Tax Amnesty juga tak luput dari sorotan Gede Pasek, ia melihat kegigihan dalam menjalankan program pengampunan pajak juga menjadi apresiasi tersendiri untuk Jokowi. Apalagi yang baru-baru ini sedang hangat soal upaya pembetantasan pungutan liar (pungli), yang sejatinya menjadi momok tersendir bagi masyarakat dewasa ini.
"Memang dituduh pencitraan, tp citra baik krn kerja saya kira sah saja. Jkw hanya sebentar didaerah tsb, tp infrastruktur bisa dinikmati," tandasnya.
"Hanya kasus reshufle kabinet sangat blunder dg kasus Arcandra. Selain itu di sektor penegakan hukun terlalu kasat mata intervensinya," tandasnya lagi.
Suka Out of The Box
Gede juga melihat sisi unik dari Presiden yang satu ini. Salah satunya adalah kebiasaanya keluar dari zona aman, atau out of the box. Mulai dari gestur hingga kebijakannya yang dinilai terkadang sering membuat anak buahnya kerepotan.
"JKW mmg tdk peduli dg berbagai analisa tentang dirinya. Dia selalu melakukan sesuatu yg diinginkannya. Sering terlihat out of the box," tulisnya.
"Semua di sekitar JKW harus menyesuaikan diri, bukan JKW yg menyesuaikan diri dg protokoler. Sebab dia sering bermanuver merepotkan," tulisnya lagi.
Namun Pasek juga memberikan masukan agar Presiden Joko Widodo harus melaukan analisa dan pengukuran yang tepat, termasuk soal alokasi dan penggunaan anggaran untuk kebutuhan realisasi program kerja.
"Hanya yg perlu diwaspadai, keinginan ingin program cepat dengan tata kelola keuangan negara yang terukur dan sehat hrs tetap dikaji," kicaunya lebih lanjut.
Selain itu, Gede Pasek juga mengingatkan walaupun Jokowi maupun Jusuf Kalla memiliki latar belakang pengusaha, sebaiknya dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini harus jelas, yakni bukan berpihak pada kepentingan bisnis semata, melainkan meninggikan kepentingan rakyat yang dia pimpin.
"Sedikit kelemahan JKW-JK ada saat berhadapan dg dunia usaha yg kontroversial.Kesan sbg pengusaha lbh lindungi pengusaha hrs dihilangkan," tandasnya.
"Walau keduanya seorang pengusaha, sdh sewajarnya posisi harus lebih oada rakyat kebanyakan. Ujiannya bisa dilihat dari proyek reklamasi," sambungnya lagi.
Salah satu ujian berat Jokowi-JK saat ini di mata Pasek adalah kasus reklamasi. Ia melihat terlalu mendominasi kepentingan bisnis di dalamnya di bandingkan kepentingan rakyat. Pasek juga mengingatkan agar Jokowi-JK tidak terjebak di situ.
"Baik reklamasi Jakarta maupun reklamasi Teluk Benoa sangat sarat kepentingan pengembang dsrioada rakyat secara keseluruhan. Ini ujiannya," tandasnya.
25. Selamat bekerja utk JKW-JK, masih ada 3 tahun membuktikan pada rakyat apakah janji tinggal janji, atau janji akhirnya terbukti.
— gede pasek suardika (@G_paseksuardika) 20 Oktober 2016
[mib]