Susi minta Indonesia jangan Tenggelam, Karena tenggelam itu gak enak!

Media Online Antara – Maluku dan Papua merupakan penyumbang terbesar perikanan nasional. Sayang, protensi itu belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Tangkapannya miliaran, untungnya nggak kelihatan. Ini akibat aturan yang dulu tidak memihak ke rakyat.

"Secara nasional kita harus akui Maluku dan Papua salah satu pemasok ikan secara nasional. Cuma sayang, selama berpuluh tahun dieksploitasi tanpa ada benefit yang didapatkan bagi provinsi itu sendiri. Begitu prihatin kita. Hasil tangkapan miliaran dolar tapi tidak kelihatan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara di seminar Road to Hari Pers Nasional (HPN) 2017 Maluku bertajuk "Peran Pers dan Revitalisasi Kekuatan Maritim di Provinsi Maluku" di Jakarta, kemarin.

Menteri Susi

Turut hadir di acara, Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo, Menteri Ristek Dikti M Nasir dan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.

Dilanjutkan Susi, penerimaan negara bukan pajak perikanan Indonesia hanya Rp 229 miliar.

"Selama ini jutaan ton keluar dari sana nothing's coming back for us," katanya.

Susi mengaku sejak awal telah berupaya memerangi illegal fishing dengan melarang kapal-kapal asing beroperasi di perairan Indonesia. Menurut Susi, kebijakan itu diterapkan lantaran kapal-kapal asing sama sekali tidak berkontribusi bagi pendapatan nelayan. Padahal keuntungan kapal-kapal asing tersebut selama beroperasi di Indonesia sangat bombastis.

"Angka yang saya dapat bikin kita kaget-kaget. Satu perusahaan itu omsetnya 3,5 juta ton per tahun. Bayangkan 3,5 jut ton kali 1 dolar saja 3,5 miliar dolar AS. Bahkan masyarakat di Ambon dan Papua cari ikan itu susah," ucapnya.

Namun, kondisi itu terjadi dua tahun lalu.

"Sekarang Alhamdulillah dengan ketegasan kita perangi illegal fishing biomassa laut Indonesia naik signifikan," tuturnya.

Susi mengaku sudah banyak menindak kapal-kapal ilegal, baik yang berbendera Indonesia, tidak berbendera bahkan ada kapal yang memiliki 30 bendera. Dia sampai berkelakar membuat monuman khusus buat kapal berbendera 30 negara tersebut di Pangandaran.

"Jadi kalau saya promosikan illegal fishing itu trans organize crime, itu memang benar. Krunya dari lima negara dalam satu kapal, kemudian benderanya 30, kepemilikan berganti 12 kali dalam 6 tahun dan banyak lah," ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Susi, terjadi karena kebijakan masa lalu dimana tidak ada aturan yang jelas dalam perikanan tangkap di dalam negeri. Semuanya free to go, free to catch, bebas menangkap apapun di perairan Indonesia.

"Tapi sekarang kapal-kapal beroperasi di Ambon Bapak lihat sekarang yang sandar di pelabuhan besar-besar. Dulu tidak kelihatan. Gubernur (Maluku) bahkan cerita sama saya, 'Bu Menteri dulu tak ada kapal besar seperti itu. Paling satu yang docking. Sekarang di rantai sama Ibu menteri banyak begitu di pelabuhan karena dulu semua transhipment dilakukan tengah laut, ganti kru, logistik termasuk BBM," papar Susi.

Bahkan, karena kebijakan tersebut, kata Susi, Sudirman Said ketika menjabat Menteri ESDM dalam suatu rapat kabinet menuturkan ada penghematan BBM sebesar 7 persen yakni Rp 20 triliun.

"Itu bisa karena kapal yang dulu diberikan izin pada 2004 kapal asing yang teregister berbendera Indonesia jumlahnya 1.300. Tapi realitanya 10 kalinya," tuturnya.

Karena kebijakan, secara perlahan kapal-kapal dalam negeri milik nelayan Indonesia yang beroperasi di Indonesia meningkat drastis. Padahal dulunya kapal-kapal tersebut bersandar di pelabuhan lantaran jumlah tangkapan sedikit karena banyak tangkapan nelayan dikerok kapal-kapal asing.

Kendati begitu, kebijakan ini, kata Susi, tidak akan bisa mengangkat kesejahteraan nelayan di Maluku dan Papua jika akses ekspor dan transportasi di dua wilayah tersebut tidak dibuka. Makanya, dia telah meminta Garuda Indonesia melaksanakan Instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan daerah.

Susi menuturkan keterbukaan wilayah timur sangat penting. Untuk itu, dia mewanti-wanti semua akses penerbangan itu bisa dilaksanakan mulai 1 Oktober.

"Tapi katanya tidak bisa. Saya bilang lagi pokoknya ber-ber-ber. Saya harapkan Garuda bisa jadi jadi pendukung utama," katanya.

Dia menambahkan, akses ekspor dan transportasi di dua kawasan itu sangat penting. Jika tidak, Maluku dan Papua tidak akan pernah bisa maju.

"Kita ingin buat negeri ini mudah, jangan sampai tenggelam karena aturan. Ini yang kadang-kadang ada hal yang mesti kita kencang dengan aturan kita tidak kencang. Tapi ada hal yang tidak perlu pakai aturan makin kita kencangin pakai aturan," tandasnya.

loading…

Tweet

Subscribe to receive free email updates: