Calon Gubernur yang Tak Berani Kontrak Politik dengan Rakyat, Jangan Dipilih!

Berita Metropolitan – Anggota DPD RI, Fahira Idris memberikan saran kepada rakyat Jakarta untuk memilih calon pemimpin yang mampu melakukan perjanjian kontrak politik dengan mereka. Salah satu alasannya agar calon pemimpin tersebut mampu memenuhi keinginan rakyat yang dipimpinnya kelak.

"Ini cara untuk 'mengikat' mereka agar tidak ingkar janji setelah nanti terpilih. Bagi yang tidak berani (teken kontrak politik), jangan dipilih," kata Fahira dalam siaran persnya, Senin (26/9/2016).

Apalagi dikatakan Fahira, saat ini hingga menjelang pemilihan umum daerah bulan Februari 2017 nanti, para calon akan melakukan manuver dan bertemu dengan masyarakat dan kemudian melakukan dialog. Alasannya jelas untuk mendulang suara rakyat agar dirinya terpilih.

Dan menurut senator asal Jakarta tersebut, momentum tersebut bisa dimanfaatkan warga untuk menyusun, merumuskan, menginventarisir, hingga menformulasikan berbagai kendala warga untuk diselesaikan oleh pemimpin baru nanti.

"Komunitas warga, pasti punya isu spesifik masing-masing. Silahkan diformulasikan dan disodorkan kepada para calon, saat mereka kampanye nanti," tandasnya.

Ia menambahkan, selama isu yang disodorkan oleh warga tersebut tidak melanggar kaidah yang artinya tidak berunsur SARA, jelas, dan masuk akal, serta demi kemaslahatan waga secara luas, Fahira menilai calon tidak bisa menolak untuk menandatanganinya.

Namun ada cara yang cukup unik disampaikan Fahira. Yakni poin isu dan tanda tangan tersebut tidak hanya dibubuhkan dalam secarik kertas,. namun dibubuhkan di dalam sebuah baliho dan dipasang di muka umum. Sehingga efek psikologis pun bisa tertanam pada diri calon yang diusung itu.

"Ini untuk memberi efek psikologis. Mungkin kalau cuma sehelai kertas daya ingat kita tidak terlalu kuat. Kalau lewat cara-cara 'tidak biasa' seperti ini, nanti setelah terpilih, mereka akan 'dihantui' untuk segera merealisasikan kontrak politik yang mereka sepakati," terangnya.

Dan kalau perlu, dikatakan Fahir bahwa poin kontrak politik tersebut juga dibuatkan prasasti dan diminta calon untuk menandatanganinya. Sehingga jelas apa yang menjadi tuntutan dan keresahan warganya bisa menjadi atensi agar calon merealisasikan jika nanti terpilih.

Upaya tersebut disampaikan Fahira sangat wajar, mengingat rakyat lah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, bukan partai politik. Dan dikatakan Fahira, inilah salah satu esensi demokrasi yang dimiliki rakyat. [rel]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: